JAKARTA-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelenggarakan peluncuran penandatanganan kontrak kegiatan tahun anggaran 2016. Total paket yang ditandatangani sebanyak 644 paket dengan nilai kontrak sebesar Rp 8,81 Triliun.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan dari 644 paket, sebanyak 597 paket merupakan paket kecil dibawah Rp 50 miliar yang diharapkan menjadi penggerak ekonomi di daerah-daerah, sementara sisanya 47 paket adalah paket besar diatas Rp 50 miliar. Nilai kontrak tersebut merupakan 10.84 % dari total belanja modal Kementerian PUPR Tahun 2016.
Paket kontrak tersebut antara lain Bidang SDA sebanyak 191 paket senilai Rp. 811,41 Miliar untuk mendukung ketahanan pangan, antara lain Pembangunan Jaringan DI Kelarik Kab. Natuna, Lanjutan Pembangunan Sistem Air Baku (SPAM Regional) Kota dan Kab. Sorong, dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Batang Anai I (6.764 Ha) Kab. Padang Pariaman (Lanjutan). Sementara, bidang Jalan dan Jembatan sebanyak 436 Paket senilai Rp. 7,93 Triliun, antara lain pembangunan dan preservasi jalan nasional di kawasan perbatasan dan jalan trans Papua.
Sedangkan bidang Infrastruktur Permukiman sebanyak 11 Paket senilai Rp. 68,87 Miliar, antara lain Pengembangan SPAM IKK Jatinangor (ITB) Tahap 2, SPAM Kawasan Perkotaan Terfasilitasi Gunung Seriang di Kab. Bulungan, dan SPAM Kawasan Perkotaan Terfasilitasi Mentarang Kab. Malinau. “Adapun bidang Penyediaan Perumahan sebanyak 6 Paket senilai Rp. 4,8 Miliar, antara lain Penyusunan Manajemen Mutu SDM Ditjen Penyediaan Perumahan, Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan SOP di Lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan, Pengembangan SIMKA Ditjen Penyediaan Perumahan,” ujarnya di Jakarta, Rabu (6/1).
Dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur PUPR, Tahun 2016 Kementerian PUPR yang memiliki 10.752 paket kontrak dengan nilai Rp 73,41 Triliun, telah melaksanakan pelelangan dini sejak Bulan Agustus hingga Desember 2015 sebanyak 5.344 paket, dengan nilai Rp. 42,74 Triliun. Kegiatan lelang dini dan penandatanganan kontrak di awal tahun 2016 bertujuan agar pekerjaan dapat dilakukan selama satu tahun penuh sehingga infrastruktur yang dibangun lebih cepat selesai dan dapat segera dimanfaatkan masyarakat.
Selama ini, pelelangan pekerjaan kontraktual baru dilakukan pada awal tahun anggaran berjalan, prosesnya membutuhkan waktu hingga 4 bulan, sehingga tanda tangan kontrak dan pekerjaan dilapangan baru dimulai mendekati tengah tahun.
Disamping menyaksikan penandatanganan kontrak, Presiden RI Bapak Joko Widodo dan Menteri PUPR Bapak Basuki Hadimuljono juga melakukan video conference dengan pelaksana kegiatan pembangunan Jalan Tol Pejagan-Pemalang, Jawa Tengah dan pembangunan Jembatan Pulau Balang, Kalimantan Timur untuk mengetahui perkembangunan kedua proyek strategis tersebut.
Sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2015 tentang APBN 2016, Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 104,08 Triliun dengan rincian Belanja Modal sebesar Rp. 81,24 Triliun (78,05%), Belanja Barang sebesar Rp. 20,48 Triliun (19,68%), dan Belanja Pegawai sebesar Rp. 2,36 Triliun (2,27%).
Kegiatan pembangunan infrastruktur PUPR bertujuan untuk mendukung agenda Nawacita Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla diantaranya membangun Indonesia dari pinggiran, mewujudkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing.
