JAKARTA-Gara-gara kasus pergantian mantan Ketua DPR Setya Novanto dan mantan Ketua DPD RI Irman Gusman diganti karena tersandung kasus, Ketua Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mengaku gelisah dan takut. Dia mengaku kasus yang dialami dua rekan sejawatnya bisa pula dialami olehnya. “Saya betul-betul sudah takut, Ketua DPR sudah diganti, Kerua DPD sudah diganti, tinggal saya ini. Amit-Amit deh,” kata Zulkifli Hasan saat memberikan pembekalan dalam Sosialiasi 4 Pilar MPR RI dihadapan peserta Kongres Pemuda Indonesia ketiga di Gedung Nusantara V Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (26/10) kemarin.
Ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu kemudian meredam rasa cemasnya tersebut, dengan cara yang tidak berlama-lama di kantor. Bahkan Zulkifli lebih memilih sering melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah guna melakukan sosialisasi empat Pilar MPR yang menjadi amanat dari amandemen UUD 1945 kepada pimpinan MPR.
Dia mengaku hingga saat ini hanya dirinya yang masih bertahan sebagai pimpinan parlemen sejak awal periode keanggotaan parlemen. Dari kasus pergantian Ketua DPR dan Ketua DPD, Zulkifli mengaku ada hikmah yang bisa diambilnya, yaitu dirinya harus berhati-hati apabila ada tamu yang bernisiatif ke kantornya. Jangan sampai karena terlalu longgar menerima tamu dirinya harus dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Jadi saya sangat hati hati menerima tamu. Apalagi kalau ada yang membawa uang. Lalu ada yang mengintip, bisa saja tiba-tiba saya ditangkap. Padahal uang itu orang lain, bukan untuk saya,” tegasnya.
Makanya, Zulkifli mengingatkan kepada seluruh pejabat negara agar memegang amanah jabatan tersebut sesuai dengan sumpahnya. Sudah seharusnya pejabat negara baik di pusat maupun di daerah yang menjadi contoh teladan bagi rakyat agar dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila yang menjadi ideologi negara. “Banyak pejabat yang melakukan tindakan buruk, seperti korupsi,” tegasnya
Menurut Zulkifli, seluruh putra bangsa hendaknya menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena kepala daerah merupakan pejabat negara yang paling dekat dengan rakyat, apalagi kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. “Semua warga negara memiliki hak yang sama untuk menjadi kepala daerah,” terangnya.
Ditegaskan Zul, sudah bukan zamannya lagi mempersoalkan SARA saat ini. Hanya orang purba yang masih mempermasalahkan SARA terutama dalam Pilkada saat ini. “Daerah-daerah lain tak masalah. Hanya Pilkada Jakarta, yang masih SARA,” imbuhnya. ***
