JAKARTA-KETUA Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Julius Ibrani menilai Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) No. 02/MKMK/L/11/2023 membuktikan telah terjadi conflict of interest dengan basisnya adalah Anwar Usman dan Gibran Rakabuming Raka, memiliki hubungan keluarga.
Keanehan terjadi karena pemohon uji materil (Almas Tsaqibbirru) mengajukan Gibran sebagai legal standingnya.
Namun demikian Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan Uji Materil ke MK.
“Ini menegaskan bahwa Pemohon sebenarnya adalah proxy Gibran, karena dalam legal standing Pemohon, yang dibahas adalah tentang Gibran Rakabuming Raka dan suksesnya membangun Kota Surakarta,” tegasnya.
Dia menjelaskan, semua hal terkait penyimpangan dalam proses Uji Materiil Perkara No. 90/PUU-XXI/2023, terungkap lewat sidang MKMK.
Antara lain terungkap bahwa MK telah membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses persidangan MK 90/PUU-XXI/2023.
Bahkan Anwar Usman terbukti melobi hakim-hakim konstitusi dalam proses Putusan Nomor 90-XXI/2023 dan berjanji bahwa Putusan tersebut tidak akan dimanfaatkan oleh Gibran untuk maju sebagai Cawapres.
Penyimpangan lain yang dilakukan Hakim Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah menambahkan klausa “pernah/sedang menduduki jabatan publik”, yang sebelumnya tidak ada dalam Pasal 169 hurf q, juga di dalam Permohonan Uji Materiil itu tidak ditandatangani oleh Pemohon tetapi diproses.
Pelanggaran etik melalui mekanisme yudisial dalam Putusan 90/PUU-XXI/2023 ketika disinkronkan dengan hubungan kekerabatan Anwar Usman dan Gibran, menghasilkan dugaan adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai yaitu pencawapresan Gibran Rakabiming Raka.
“Telah terjadi pelanggaran yang keras terhadap konstitusi Negara (constitutional hard ball), termasuk terjadinya penyelundupan hukum dalam Putusan MK 90/PUU-XXI/2023,” tegasnya.
