Hardjuno menilai, terbongkarnya kasus Rafael Alun Trisambodo dan Eko Darmanto, membuat kredibilitas Menkeu Sri Mulyani berada di titik nadir.
Kedua kasus ini mengkonformasikan Menkeu Sri Mulyani sama sekali tidak melakukan perbaikan kinerja di Kemenkeu kecuali menumpuk utang Negara yang angkanya mencapai Rp 7.000 Triliunan di era Rezim Jokowi-Ma’aruf Amin.
Tumpukan utang ini tegas Hardjuno lagi sangat memberatkan generasi yang akan datang
“Selama ini, Menkeu Sri Mulyani memang sukses membuat rakyat percaya. Tapi kasus pamer harta, harta yang tak wajar, dan bahkan angka jumlah pejabat pajak yang tidak lapor pajak, membuktikan sebaliknya. Yakni, kemenkeu ternyata tidak bisa dipercaya,” tegasnya.
Padahal, selama ini, Menkeu Sri Mulyani mencitrakan dirinya sebagai sosok yang telah banyak melakukan perubahan di jajaran kementeriannya, khususnya dilingkungan DJP dan DJBC.
Sementara itu, Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN), Sasmito Hadinegoro mengusulkan pentingnya Revolusi Keuangan Negara. Hal ini penting agar sumber penerimaan negara dikelola tepat sasaran dan memberikan benefit bagi rakyat.
Apalagi, DJP dan DJBC memberi kontribusi lebih 70% dari total penerimaan APBN.
“Untuk menyelamatkan citra Kemenkeu, saya kira, perlu revolusi total di Kemenkeu. Sebab terbukti, banyak pejabat nakal di Kemenkeu yang belum melapor pajaknya,” tuturnya.
Seiring mencuatnya kasus hedons pejabat Kemenkeu ini, predikat sebagai ratu ‘utang kembali disematkan kepada Sri Mulyani.
“Bayangkan utang nambah terus. Ini mengerikan karena Sri Mulyani terbukti tak becus mengelola anak buahnya tapi kita terlanjur punya utang sampai Rp 7400 triliun,” papar Hardjuno.
