JAKARTA-Program ketahanan dan kemandirian energi masih belum mendapat perhatian serius dari kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) RI. Padahal sektor energi merupakan pilar pembangunan perekonomian nasional maupun ekonomi kerakyatan yang saat ini digembar-gemborkan dan mendapat perhatian penuh dari para kontestan pemimpin negeri.
Tercatat, pembangunan kilang terakhir di Indonesia adalah Kilang Balongan sejak 1990-an lalu. “Setelah itu tidak ada lagi pembangunan kilang di Indonesia,” ujar Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI)Sofyano Zakaria di Jakarta, Kamis (19/6).
Guna mendorong ketahanan dan kemandirian energi nasional, sekaligus menjaga martabat serta harga diri bangsa maka pembangunan kilang jangan dilihat dari nilai keekonomian atau keuntungan bagi investor saja . Namun harus di utamakan sebagai upaya untuk ketahanan energi Indonesia, sekaligus hal yang bisa meningkatkan martabat bangsa serta menjadi kebanggaan rakyat Indonesia bahwa bangsa ini pada dasarnya tidak perlu sangat bergantung dengan negara tetangganya atau dunia luar lainnya. Adanya pertambahan kilang di negeri ini juga mampu menekan “larinya” devisa keluar negeri. “Dan tentu saja adanya pembangunan kilang baru tentu berdampak langsung terhadap pengurangan pengangguran,” jelasnya.
Masyarakat Indonesia katanya pantas “iri” dengan Singapura yang tidak memiliki sumur minyak, namun memiliki kilang-kilang besar yang besar.Bahkan bangsa Indonesia harus membeli minyak dari kilang Singapura dan terus-menerus bergantung kepada “pasokan” BBM dari negeri jiran itu. “Ini memang menyedihkan,” tuturnya.
“Kebutuhan BBM yang bergantung dengan negara luar dan yang dibeli dari NOC (nasional oil company) yang nyaris itu itu saja, tentu saja juga mampu menimbulkan “dugaan” dan ” anggapan” yang nyaris jadi “kepercayaan” bagi siapapun, seakan pasokan bbm bagi negeri ini.diatur dan dikuasai oleh negara tertentu dan “pihak tertentu ” , yang sering dinyatakan oleh publik maupun mass media sebagai “mafia”,” tuturnya.
