JAKARTA-Praktik korupsi di Indonesia sudah seperti candu. Hal itu bisa dilihat dari banyaknya koruptor yang tertangkap. Meski begitu tak ada efek jera. “Kalau tidak tertangkap, maka akan ketagihan, pelakunya akan mengulangi hal yang sama. Tetapi, kalau tertangkap, hanya sekedar menangis,” kata Wakil Ketua DR Pramono Anung Wibowo dalam keterangan persnya pada agenda SEAPAC di Jakarta, Kamis (28/8) kemarin.
Menurut Pramono, gerakan anti korupsi tidak bisa semata hanya mengandalkan dari penegakan hukum saja, tetapi juga dari pembuat Undang-Undang (UU) dalam hal ini DPR dan pemerintah. “Partisipasi anggota arlemen di Asia Tenggara ke dalam organisasi SEAPAC dan GOPAC diharapkan bisa menangani kejahatan korupsi lintas negara,” ujarnya.
Saat ini, yang menjadi perhatian negara-negara anggota SEAPAC adalah kesepakatan internasional tentang recovery asset yang dibawa lari oleh koruptor ke luar negeri. “Aset korupsi dimanapun yang disembunyikan oleh koruptor nantinya harus bisa diambil. Sebaliknya, kalau negara kita menjadi tempat menyimpangan aset hasil korupsi dari negara lain, juga harus membuka diri untuk bisa ditarik ke negara yang dirugikan,” kata politisi senior dari PDI Perjuangan ini.
Nantinya, kata Pramono organisasi SEAPAC dan GOPAC akan menjadi wadah bagi negara-negara yang menjadi anggotanya untuk saling mensupport pemberantasan korupsi, memberikan data terhadap pelaku maupu uang korupsi yang dilarikan ke luar negeri. “ketika aset recovery itu harus bisa diambil, maka kita memerlukan gerakan internasional korupsi yang peduli pada masalah itu,” katanya.
Satu hal yang juga diisnggung oleh Pramono mengenai kasus korupsi di Indonesia, adalah adanya pelaku koruptor wanita yang menjadikan pengadilan sebagai tameng untuk menutupi wajahnya. “Jadi ketika sebelum diadili, tidak berhijab, tetapi setelah di KPK baru berhijab. Memang KPK menjadi tempatnya pemasangan jilbab? Ini juga harus menjadi perhatian bersama,” pungkasnya. (ek)
