Maret 2015, Jumlah Penduduk Miskin Naik 11,22%

Tuesday 15 Sep 2015, 2 : 46 pm
by
Ilustrasi pengemis jalanan

JAKARTA-Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia pada bulan Maret 2015 mencapai 28,59 juta orang (11,22 persen) atau bertambah sebesar 0,86 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang (10,96 persen). “Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2014 sebesar 8,16 persen, naik menjadi 8,29 persen pada Maret 2015. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan naik dari 13,76 persen pada September 2014 menjadi 14,21 persen pada Maret 2015,” ujar Kepala BPS Suryamin ketika ditemui dalam acara konferensi pers Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia Juni 2015 di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Selasa (15/9).

Selama periode September 2014–Maret 2015, jelasnya, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 0,29 juta orang (dari 10,36 juta orang pada September 2014 menjadi 10,65 juta orang pada Maret 2015), sementara di daerah perdesaan naik sebanyak 0,57 juta orang (dari 17,37 juta orang pada September 2014 menjadi 17,94 juta orang pada Maret 2015).

Dia mengatakan peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada Maret 2015 tercatat sebesar 73,23 persen, kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi September 2014 yaitu sebesar 73,47 persen. “Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan di perkotaan relatif sama dengan di perdesaan, diantaranya adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan, gula pasir, tempe, tahu, dan kopi. Sedangkan, untuk komoditi bukan makanan diantaranya adalah biaya perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi,” imbuhnya.

Pada periode September 2014–Maret 2015, baik Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) cenderung mengalami kenaikan.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Aturan Izin Nyapres Digoreng Jadi Komoditas Politik

JAKARTA-Peraturan Pemerintah (PP) terkait izin presiden untuk kepala daerah yang

Ada Bukti Praktik Kartel Daging Sapi

JAKARTA-Praktek kartel daging sapi bukan isapan jempol. Karena tekah ditemukan