TOKYO- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus proaktif memberikan edukasi perencanaan keuangan kepada masyarakat, termasuk penggunaan transaksi non tunai bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Tokyo. Hal ini sangat penting agar terciptanya migrasi keuangan yang baik. Berdasarkan data dari Bank Indonesia (BI) tahun 2014, tansaksi remitansi TKI yang bekerja di Jepang sebesar USD 153.549.183 atau setara Rp 1,9 triliun. “Literasi keuangan merupakan suatu kebutuhan. Literasi keuangan berkaitan erat dengan pengetahuan masyarakat atas produk, layanan dan lembaga di sektor jasa keuangan, keterampilan dalam memilih lembaga dan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan profil risikonya, serta meyakini bahwa sektor jasa keuangan merupakan tempat yang aman untuk menabung, memproteksi diri ataupun berinvestasi,” ujar Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Sri Rahayu Widodo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (24/5).
Kegiatan perencanaan Keuangan dan kewirausahaan di Tokyo ini juga dihadiri oleh Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid dan General Manager BNI Tokyo Branch, Afien Yuni Yahya. Sedangkan pelaksanaan pada Minggu lalu di Taipei dihadiri oleh Kepala Departemen Perlindungan Konsumen OJK, Anto Prabowo, Head of Remittance Business International Division BNI, Hari Satriyono, dan General manager BNI Hong Kong, Mucharom Hadi Prayitno.
Sri Rahayu berharap kegiatan pelatihan literasi ini menciptakan TKI yang “well literate” sehingga mendorong para TKI dalam mengelola penghasilan yang diterima selama bekerja di luar negeri. Akan tetapi katanya, pelaksanaan program literasi keuangan tidak hanya membutuhkan infrastruktur yang memadai, namun fasilitator juga harus pro aktif dalam melakukan edukasi. Karena hambatan bagi masyarakat untuk mengakses sektor jasa keuangan bukan hanya mengenai ketersediaan lembaga jasa keuangan, tetapi juga karena masih adanya keengganan masyarakat untuk mengetahui lebih dalam untuk memanfaatkan produk dan jasa keuangan. “Ajang khusus di Tokyo ini bertujuan untuk memperkenalkan OJK, Lembaga Jasa Keuangan (LJK), serta produk dan jasa keuangan sesuai kebutuhan di bidang perbankan, perasuransian, lembaga pembiayaan, dana pensiun, pasar modal, dan pergadaian, seperti memanfaatkan jasa remitensi perbankan,” imbuhnya.
Data menunjukkan grafik jumlah penempatan Buruh Migran Indonesia (BMI) di Jepang tahun 2010-2014 mengalami fluktuasi. Tahun 2010-2011 dengan 24.000 jiwa, tahun 2012 bertambah menjadi 28.000 jiwa, hingga puncaknya di tahun 2013 dengan 30.000 jiwa, lalu menurun di tahun 2014 dengan 28.000 jiwa.
Penempatan BMI tidak lain untuk mendukung Program Government to Government (G to G) dalam rangka Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) berupa tenaga magang (kenshushei), tenaga perawat (kangoshi), dan care worker (kaigofukushishi). Sebagian besar TKI tersebut merupakan Pekerja di sektor formal yaitu perawat dan pekerja magang di pabrik / pelabuhan dengan gaji berkisar 140.000 – 200.000 yen/bulan di luar lembur. “Melihat animo TKI ditahun 2013 dan 2014 yang cukup tinggi serta fakta akan rendahnya tingkat literasi keuangan yang ditandai dengan kondisi ekonomi TKI yang belum membaik, maka di tahun 2015 ini OJK berkomitmen untuk mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan bagi TKI khususnya, perihal perencanaan keuangan dan keterampilan berwirausaha,” pungkasnya.
