JAKARTA-Perilaku DPR saat masa pandemi Covid-19 menjadi sorotan masyarakat.
Mulai dari usulan permintaan plat nomor khusus mobil hingga proyek litf di Gedung Nusantara I DPR.
Usut punya usut proyek lift tersebut masuk dalam Tahun Anggaran 2021 dan menelan dana sekitar Rp55,8 Miliar.
“Proyek lift baru gedung Nusantara 1 tahun anggaran 2021 contohnya, diajukan dan dijalankan saat kondisi pandemi. Padahal ini tidak terlalu mendesak,” kata Peneliti Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman dalam siaran persnya, Jakarta, Minggu (23/5/2021).
Pihaknya, kata Jajang, sangat menyayangkan proyek tersebut.
Bahkan lembaga legislatif ini dinilai tidak menunjukan rasa empati terhadap kesulitan masyarakat.
“Puan Maharani sebagai pimpinan dan Muhaimin Iskandar sebagai wakil koordinator kesejahteraan rakyat sama sekali tidak mau mendengar jeritan rakyat, mestinya mereka peka terhadap suasana saat ini,”ujarnya.
Berdasarkan data CBA,Proyek lift baru ini menggunakan dana APBN 2021 mulai dari biaya konsultasi serta konstruksi sekitar Rp55.816.525.000.
Proyek lift baru ini terkesan pemborosan nyata di tengah pandemi.
“Bahkan diduga janggal dan terkesan dipaksakan. Hal ini bisa dilihat dari penetapan pagu dan harga perkiraan sendiri Rp 55,4 miliar,” tambahnya lagi.
Dari hasil kajian CBA, lanjut Jajang, saat lelang nilai proyek terkesan menjadi mahal.
Karena nilai proyek yang disepakati Setjen DPR RI dan pemenang tender PT Angkasa Pura Solusi (PT APS) sebesar Rp54,3 Miliar ini diduga mencurigakan.
“Jika dibandingkan dengan tawaran terendah ada selisih sebesar Rp8,7 miliar,” ucapnya.
Lebih lanjut, kata Jajang, CBA mendesak Presiden Joko Widodo agar turun tangan menegur pimpinan DPR agar lebih berpihak kepada rakyat.
“Begitupun proyek lift, sebaiknya dibatalkan dan lebih baik memperkuat proyek-proyek UMKM. Sehingga memberikan efek besar bagi rakyat miskin yang jumlahnya terus meningkat, sekarang diangka 27,55 juta orang,” imbuhnya.
