WASHINGTON-Transaksi menggunakan mata uang bitcoin sudah terjadi dimana-mana. Tentu hal ini tidak bisa dianggap remeh. Meski perkembangannya sangat cepat, namun lembaga-lembaga keuangan internasional belum mengakuinya. “Kami ingin menjaga adalah risiko sistemik yang bisa saja muncul tanpa ada kehati-hatian,” kata Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo di Kantor Pusat IMF, Washington, seperti dikutip Selasa (17/10/2017).
Lebih jauh kata Agus, bitcoin jauh dari azas ekonomi dan keamanan. Sehingga tidak tepat dianggap sebagai alat pembayaran. “Kami lihat dari azas ekonomi, asas keamanan, sistem ini juga tidak patuh terhadap anti money laundering,” tambahnya.
Mantan Dirut Bank Mandiri menegaskan memastikan bitcoin tidak dianggap sebagai alat pembayaran di Indonesia. “Berbicara tentang bitcoin. Posisi Indonesia bitcoin bukan alat pembayaran. Jadi kami jelaskan ke seluruh rakyat Indonesia, untuk tidak menerima bitcoin sebagai alat pembayaran,” ungkapnya
Oleh karena itu, kata Agus, masyarakat diharapkan tidak mengambil risiko dengan terlibat transaksi bitcoin. Bank Indonesia akan memberikan sosialisasi agar tidak termakan rayuan keuntungan dari bitcoin. “Setahun ini kami sudah jelaskan bahwa bitcoin bukan alat pembayaran,” imbuhnya.
Meski demikian, mantan menteri keuangan tersebut tidak menutup kemungkinan bila ada masukan atau permintaan diskusi dari berbagai pihak tentang bitcoin. Ini bisa menjadi jalan agar keputusan BI tersosialisasikan lebih dalam. “Kami memberikan ruang untuk dialog,” imbuhnya
Seperti diketahui dalam kegiatan Annual Meeting International Monetary Fund (IMF)-World Bank (WB) di Washington, Amerika Serikat (AS) juga menyoroti mata uang digital, alias bitcoin.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, sempat membocorkan dalam pertemuan puncak yang dihadiri oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari 189 negara di Washington, bitcoin dianggap berpotensi sebagai alat untuk kejahatan di pasar keuangan. ***
