JAKARTA-Langkah Presiden PKS menemui Jokowi menimbulkan tanda-tanya. Bahkan ada dugaan sangat mungkin PKS mengikuti PAN untuk mengubah arah politik dari oposisi menjadi koalisi. ”Ada dua aspek, pertama adalah realitas dimana banyak partai bermain dua kaki dan yang kedua karena alasan filosofis,” kata pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syarif Hidayat kepada wartawan di Jakarta, Selasa (22/12/2015).
Menurut Syarif, koalisi yang dibangun oleh parpol tidak dibangun berdasarkan kesamaan ideologi. Namun karena kepentingan sesaat. Sehingga ketika kepentingan tidak lagi terakomodir dan ada tawaran yang lebih akomodatif, maka koalisi pun pecah. “Anggotanya bisa berpindah pada kepentingan lain,” tegasnya.
Namun, kata Syarif, tidak mudah bagi elit PKS untuk memutuskan pindah koalisi. Karena itu Presiden PKS menemui Presiden Jokowi di Istana harus bisa dijelaskan ke kontituen PKS.
“Pemilih PKS itu sangat rasional, sementara kalau pindah itu merupakan keputusan para elit saja,” ucap dia lagi.
Makanya, lanjut Syarif, pengurus PKS mengeluarkan berbagai langkah dan isu untuk mencari tahu dukungan para elit maupun kontituen PKS. Selain itu juga untuk menunjukkan daya tawar para elit itu kepada Jokowi. “Ketika PKS bergabung ke KMP, juga tidak semua elit, kader dan konstituen setuju dengan keputusan itu. Tinggal dilihat saja, massa nya lebih banyak yang mana,” paparnya.
Sementara itu Presiden PKS, Sohibul Iman beberapa kali mengisyaratkan arah kepindahan koalisi PKS. Paling tidak ada 3 hal yang bisa dicatat. Pertama terkait isu “Papa Minta Saham” dimana PKS tidak mendukung keputusan KMP membela Setya Novanto.
Presiden PKS, Sohibul Iman beberapa kali mengungkapkan isu pergantian Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang dikenal vokal terhadap pemerintah dan membela Setya Novanto. Selain itu kedatangan Presiden PKS dengan beberapa pengurus PKS ke Istana pun menguatkan spekulasi pindahnya PKS dari KMP ke KIH.
Bahkan belakangan isu pergantian Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR pun semakin deras. Meski Sohibul sempat mengatakan saat ini posisi Fahri Hamzah masih tetap di pimpinan DPR RI dan belum ada perubahan atau rotasi kader.
Isu ini bertambah kuat karena dalam kaitan laporan mantan anggota MKD, Akbar Faisal, sikap Sohibul justru tidak membela Fahri sehbagai kader. **aec
