TANGERANG-Mengikuti gerak sejarah Indonesia, yang terkait dengan sejarah wilayah Banten, “Max Havelaar Jilid Dua” diluncurkan. Meski bukan dalam arti yang sesungguhnya, “Max Havelaar Jilid Dua” ini hanya digunakan sebagai momentum atas perubahan yang diharapkan terjadi untuk menuju Indonesia yang lebih baik. Demikian diungkapkan Rudy Gani, Ketua Bidang Politik PB HMI dalam rilisnya pada Selasa, (25/3).
“Max Havelaar Jilid Dua” yang dimaksud adalah, “Melawan Korupsi Di Banten” karya Ananta Wahana, yang akan diluncurkan Rabu (26/3) di Gedung Serbaguna, Islamic Center, Tangerang. Selain PBHMI peluncuran ini didukung oleh Banten Crisi Center (BCC), Front Max Havelaar (FMH), Serikat Guru Tangerang (SGT) dan Gerakan Ekayastra Unmada (Semangat Satu Bangsa).
Menurut Rudy Gani, peluncuran “Melawan Korupsi Di Banten” oleh PBHMI digunakan sebagai momentum perubahan. Buku ini merupakan kompilasi pernyataan Ananta Wahana, yang anggota DPRD Banten sejak 2010, di media cetak ataupun online terkait dengan korupsi di wilayahnya. “Ananta bisa dianggap sebagai tokoh perubahan yang melawan arus deras pada saat itu di Banten. Dan langkah ini harus secara moral disebarkan ke mana-mana,” ujar Rudy.
Oleh karena itu, beberapa tokoh perubahan versi PBHMI dihadirkan sebagai pembicara dalam peluncuran buku ini. Pemilihan pembicara ini, menurut Rudy, berdasarkan seleksi agar makna “Max Havelaar Dua” juga terjadi.
Mereka yaitu, Letjen TNI (Pur.) Suryo Prabowo (Mantan Kasum TNI), Hermawi Taslim (Caleg DPR-RI Dapil Banten dari Partai Nasdem), Rahmad Pribadi (Caleg DPR-RI Dapil Yogyakarta dari Partai Golkar), KH Maman Imanulhaq (Caleg DPR-RI Dapil Jabar dari Partai PKB), Zuhairi Misrawi (caleg DPR-RI Dapil Jatim dari Partai PDIP), Ade Irawan (Koordinator ICW) dan pimpinan KPK. “Kami sebagai organisasi juga ingin berubah tanpa melupakan sejarah kelam propinsi Banten dan juga Indonesia yang dilanda tsunami korupsi pada dua tahun belakangan ini. Kami tidak ingin melupakan sejarah. Dengan kondisi seperti ini, sesulit apapun perubahan itu dilakukan, bersama organisasi penyelenggara lainnya, kami bertekad untuk terus maju demi Indonesia satu tak terbagi,” ujar Rudy.
Max Havelaar adalah sebuah novel karya berdasarkan fakta yang ditulis oleh Multatuli, nama samara Eduard Douwes Dekker. Karya yang ditulis di Belgia pada tahun 1860an ini berisi tentang penindasan, kerja paksa dan korupsi yang dialami oleh rakyat Kabupaten Lebak di mana bupatinya adalah seorang pribumi. Eduard Douwes Dekker sendiri menjabat sebagai asisten residen Karisedan Lebak ketika penindasan dan kerja paksa itu berlangsung.
Buku ini mengundang reaksi keras dari masyarakat Eropa dan membuat malu Pemerintah Hindia Belanda. Buku ini pula yang akhirnya menjadi inspirasi berdirinya organisasi dan gerakan kebangsaan pribumi pada masa itu.
