JAKARTA-Persoalan integritas menjadi sorotan publik terkait seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Seleksi ini diduga sarat dengan kepentingan politis. Apalagi posisi anggota dan pimpinan BPK merupakan posisi srategis yang cukup seksi untuk diperebutkan dengan segala dinamikanya.
Keberadaan BPK sebagai lembaga yang bertugas mengaudit penggunaan anggaran negara, tentu sulit untuk dipisahkan dari kepentingan politik DPR. Karena faktanya, mantan politisi Senayan hampir selalu mendominasi posisi di lembaga tersebut.
Karena itulah tidak heran kalau proses politik di DPR akan sulit dipisahkan dari perebutan posisi untuk pimpinan lembaga tinggi negara termasuk di tubuh parlemen sendiri (MPR, DPR, DPD) selain di lembaga seperti BPK dan KPK.
Salah satu hal menarik dari proses seleksi calon pimpinan BPK adalah adanya penolakan pihak Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atas dua versi jumlah kandidat aggota dan pimpinan BPK yang diajukan pimpinan DPR untuk dimintai rekomendasi. Ada versi 32 kandidat yang disampaikan oleh Fraksi Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PKB, dan Nasdem. Ada pula versi 62 kandidat yang dinyatakan lolos dari seleksi tahap awal dan diajukan oleh Fraksi PDIP, PKS, PPP, dan Hanura dalam satu surat tersebut.
Pantas saja Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO) menolak satu surat dengan dua versi jumlah kandidat itu. Penolakan DPD RI itu tertulis dalam surat bernomor: HM.02.00/2130/DPD/VIII/2019 tertanggal 30 Agustus 2019. Karena surat dari Pimpinan DPR itu, dinilai tidak jelas dan membingungkan DPD RI. Sehingga pihaknya meminta klarifikasi dan sekaligus ketegasan terhadap calon anggota BPK tersebut.
