Menkeu: APBN Harus Dikelola Responsif

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam acara BRI Group Economic Forum 2020 yang bertema "Indonesia's Economic Resilience to Weather Global Economic Slowdown",

JAKARTA- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dikelola dengan responsif agar dapat memenuhi kebutuhan pembangunan. Namun demikian tetap kompromi terhadap keberlanjutan, stabilitas, serta kesehatan APBN.

Berbicra dalam acara BRI Group Economic Forum 2020 yang bertema “Indonesia’s Economic Resilience to Weather Global Economic Slowdown”, Sri Mulyani Indrawati menyatakan banyak hal yang bisa menjadi landasan untuk tetap optimistis.

APBN sebagai instrumen kebijakan akan terus melakukan pekerjaannya sebagai stabilisator, alokasi, dan distribusi.

“(APBN) terus melihat kondisi perekonomian sebagai suatu obyek yang harus diintervensi secara tepat. Dengan begitu, APBN secara dimensi akan semakin kaya,” ujar Menkeu di Grand Ballroom Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (29/01).

Baca :  Dampak COVID-19, BI Pastikan Ketersediaan Uang Rupiah di Masyarakat

Menurutnya, kondisi global akan selalu diwarnai ketidakpastian. Karena itu, kewaspadaan adalah suatu keharusan.

“APBN pun akan terus dikelola dengan responsif agar dapat memenuhi kebutuhan pembangunan namun tetap kompromi terhadap keberlanjutan,” tegasnya.

Dia berharap BRI dapat terus meningkatkan fokus pembiayaannya untuk sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) karena pemerintah membutuhkan kepanjangan tangan untuk mencapai 40% kalangan terbawah.

Selain itu, Menkeu pun ingin BRI yang memiliki daya jangkau sampai ke masyarakat, ikut membantu pendalaman sektor keuangan dan inklusi keuangan.

“Kita berharap BRI dan seluruh stakeholder juga akan memiliki optimisme yang sama supaya kita menciptakan snowball effect bagi terciptanya momentum pertumbuhan ekonomi yang bertanggung jawab,” tutupnya.

Baca :  BTN Siap Kucurkan Dana FLPP Pada 2020