Menkeu: MRT Dibangun Dengan Uang Rakyat

Monday 25 Mar 2019, 11 : 33 pm
by
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati

JAKARTA-Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani berharap Moda Raya Terpadu atau MRT Jakarta dapat memecahkan masalah kemacetan juga memperbaiki kualitas lingkungan di Jakarta.

Karenanya, dia berpesan agar seluruh masyarakat dapat menjaga kebersihan, pengelolaan dan ketertiban penggunaannya.

“Kita berharap, proyek seperti MRT akan bisa memecahkan masalah kemacetan juga memperbaiki kualitas lingkungan di Jakarta juga seluruh masyarakat ikut berpartisipasi menjaga kebersihannya, menjaga pengelolaannya, menjaga ketertibannya karena ini dibangun oleh uang rakyat kita semua,” ujar Menkeu saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan MRT Jakarta fase pertama rute Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia (HI), di area Car Free Day Bundaran HI pada Minggu (24/03).

MRT merupakan investasi yang berharga untuk Jakarta dengan lalu lintasnya yang cukup padat dan mobilitas masyarakatnya yang begitu cepat.

Menkeu optimistis antusiasme warga masyarakat akan meningkat untuk menggunakan transportasi yang akan terkoneksi satu sama lain.

“Seluruh moda transportasi akan dihubungkan, jadi yang inipun tahap keduanya akan dibangun dan dihubungkan dengan moda transportasi seperti Transjakarta dan sistem yang lain,” jelas Menkeu.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Jokowi mengatakan bahwa dengan dioperasikannya MRT di DKI Jakarta fase pertama, ia menyatakan MRT Fase II dimulai lagi pembangunannya.

“Ini adalah sebuah budaya baru, karena yang merupakan pertama di Indonesia. Tadi sudah saya perintahkan kepada Gubernur juga untuk memulai yang rute Timur – Barat. East-west-nya juga dimulai tahun ini,” kata Presiden.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

5 Tahun Fadli Zon Nikmati Rp 25 Miliar, Yang Diproduksi Hanya Brutalisme Politik

JAKARTA-Ketua Bidang Organisasi DPP Partai Hanura, Benny Rhamdani menyindir perilaku

Beternak Kegaduhan

Oleh: Dr. M. Kapitra Ampera, SH., MH Di Negara demokrasi