JAKARTA-Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto meminta PT Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk mempersiapkan mekanisme carbon trading (perdagangan karbon) yang saat ini rencana implementasinya sedang dipersiapkan di Kementerian Keuangan dan Kementerian Lingkungan Hidup.
Menurut Airlangga dalam acara CEO Networking 2021 yang digelar di Jakarta, Selasa (16/11), sejauh ini pemerintah mengapresiasi langkah BEI yang sebelumnya telah meluncurkan green bond, green sukuk dan green investment yang terkait dengan isu climate change.
“Namun, mungkin perlu ada tambahan kalau BEI perlu mempersiapkan juga seperti yang dipersiapkan juga oleh Ibu Menkeu (Sri Mulyani Indrawati) bersama Ibu Menteri LHK (Siti Nurbaya Bakar), terkait dengan carbon trading,” ujar mantan Ketua Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) tersebut.
Sebagaimana diketahui, setiap negara memiliki batasan karbon yang diperbolehkan untuk dilepaskan, sehingga memungkinkan bagi negara yang menghasilkan emisi karbon lebih tinggi bisa membeli hak untuk melepaskan lebih banyak karbon dioksida dari negara yang memiliki emisi karbon lebih rendah.
“Kita adalah salah satu negara yang mempunyai kekuatan terkait dengan carbon capture di sektor pertambangan dan energi. Beberapa pilot project disiapkan untuk kemudian kita bisa memproduksi juga renewable energy, salah satunya geothermal,” papar Airlangga.
Namun demikian, jelas Airlangga, sejauh ini masing-masing di antara perusahaan Indonesia dan global belum terbuka secara transparan atau dalam istilah pasar modal dikenal dengan over the counter.
“Apabila hal ini masuk dan ditangkap di dalam mekanisme Bursa, ini adalah hal yang baik,” imbuhnya.
Dia berharap, implementasi carbon trading bisa dilakukan pada tahun depan.
“Ini menjadi PR (pekerjaan rumah) tersendiri bagi timnya Pak Inarno (Direktur Utama BEI, Inarno Djajadi dan pemerintah, yakni Kemenkeu maupun Kementerian LHK dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang perlu mempersiapkan regulative frame work-nya untuk perdagangan karbon ini,” tutur Airlangga.
