MAKASSAR-Kalangan DPR menilai laju pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan khususnya di Kota Parepare cenderung naik dalam waktu tiga tahun terakhir.
Hal itu merupakan suatu iklim positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional usai mengalami kontraksi yang cukup dalam di hampir seluruh sektor strategis akibat terdampak pandemi Covid-19.
“Karena ada indikasi daripada perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, apabila pertumbuhan daripada penyaluran kredit baik, terutama dari sisi mikronya dan juga investasinya juga baik,” kata Anggota Komisi XI DPR RI Musthofa usai pertemuan dengan perwakilan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Himbara di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (8/3/2023).
Mantan Bupati Kudus dua periode ini menilai peningkatan tersebut dapat terlihat dari berbagai indikator, diantaranya seperti tingkat inflasi, angka kemiskinan di Kota Parepare yang cenderung lebih rendah dari tingkat nasional serta indeks pembangunan manusia (IPM) yang terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.
“Dimana pada 2020 IPM Kota Parepare sebesar 77,86 persen, di tahun 2021 meningkat menjadi 78,21 persen dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2022 sebesar 78,54 persen hal itu lebih tinggi dibanding dengan IPM Nasional yang hanya menyentuh 72,91 persen pada 2022,” ujarnya.
Namun demikian, Anggota Fraksi PDIP ini menyoroti masih tingginya angka pengangguran di Sulawesi Selatan.
Hal itu menurutnya adalah hal yang mengganjal disaat tren pertumbuhan ekonomi cenderung mengalami kenaikan.
“Dari sisi angka pengangguran masih ada kecurigaan, apakah itu dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang tidak tepat, atau memang itu secara riil, karena tumbuhnya ekonomi baik, tapi angka pengangguran tinggi, apakah ini ada segmen tertentu,” ucapnya.
Lebih jauh Musthofa menjelaskan hal itu sangatlah tidak relevan dengan laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang cukup signifikan, karena itu agar instansi serta pemangku kepentingan terkait dapat memberi penjelasan kepada Komisi XI DPR atas kondisi tersebut, sehingga Komisi XI DPR dapat mengambil sikap dan solusi bersama atas permasalahan yang ada.***
