JAKARTA-Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mendesak pemerintah berani menyetop ekspor CPO kelapa sawit, karena dalam dua bulan ini masih terjadi kelangkaan minyak goreng (migor).
Kesimpulannya dari kelangkaan migor itu adalah terjadi monopoli, oligopoli dan kartel migor oleh 4 penguasa migor di Indonesia.
“Jadi, Presiden Jokowi harus berani stop ekspor CPO kelapa sawit untuk satu bulan ke depan sampai situasi dan ketersediaan minyak goreng aman,” katanya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Senin (7/3/2022)
Apalagi, kata Ketua DPP PDIP, beberapa minggu lagi sudah memasuki bulan suci Ramadhan 1443 H dan sekaligus menyambut Idul Fitri.
“Kalau tidak stop ekspor, maka sampai kapanpun akan terjadi kelangkaan migor dan kebutuhan lainnya,” ujarnya.
Kebijakan menghentikan ekspor sementara, lanjut Legislator dari Dapil Jatim XI ini, karena pemerintah harus memprioritaskan kebutuhan dan ketahanan pangan rakyat.
Dimana migor bersentuhan langsung dengan rakyat.
“Berapapun harga migor per kilogramnya akan dibeli. Di Jakarta saja Rp16.000 – Rp17.000,- tetap dibeli. Persoalannya sudah mondar-mandir ke pasar dan minimarket migor itu tidak ada. Belum lagi harus naik angkot, masak gak mikir,” tegas Said lagi.
Bahkan Said tak membantah telah terjadi perilaku kartel terhadap 4 pemain besar minyak goreng.
Sebab subsidi sudah diberikan, tapi korporasi besar ini tidak menjalankan kebijakan presiden. Sehingga ini sama dengan menantang presiden.
“Jadi intinya, Presiden Jokowi harus berani stop ekspor CPO sawit oleh 4 korporasi besar penguasa kelapa sawit tersebut,” terangnya.
Selain itu menurut anggota Komisi XI DPR RI, pemerintah harus membuat peta jalan atau mitigasi kebutuhan pangan nasional, agar terintegrasi dari pusat ke daerah, sehingga akan diketahui dimana titik kelangkaan migor dan pangan lainnya terjadi.
“Kalau sistem logistiknya belum terintegrasi maka akan terus terjadi kelangkaan sembako ini,” pungkasnya. ***
