JAKARTA-Komitmen PT Jasa Marga Tbk untuk menyalurkan karyawan petugas jalan tol yang terkena PHK akibat penerapan e-Toll mendapat sorotan DPR. Padahal BUMN jalan tol itu pernah diminta tidak melulu mengandalkan kecanggihan teknologi. “Pemakaian teknologi itu kan sebatas alternatif membantu proses percepatan administrasi saja,” kata anggota Komisi V DPR Novita Wijayanti kepada wartawan Sabtu dalam Press Gathering di Hotel Aston, Purwakarta, (4/11/2017).
Lebih jauh kata Mantan Anggota DPRD menagih kesepakatan Jasa Marga untuk menyalurkan kerja bagi karyawan petugas tiket jalan tol, yang terkena pengurangan seiring diterapkannya elektronik money atau e-money. “Janji pengelola jalan tol, Jasa Marga, tetap kami tagih untuk direalisasikan dengan menyalurkan kerja para karyawan petugas tiket jalan tol,” tambahnya.
Bagi fraksinya, ia menjelaskan, Gerindra sejak awal menolak diberlakukannya e-toll apalagi e-money lantaran pertimbangan lebih banyak mudharat nilai kemanfaatannya. Mulai tersisihkannya manusia sebagai sumber daya kehidupan keluarga hingga keuntungan komersialisasi hanya dinikmati segelintir pengusaha. “Memang teknologi inikan memiliki dampak seperti dua sisi mata uang berbeda,” ujarnya lagi.
Dicontohkannya, pemakaian e-toll atau e-money sekarang ini tidak mengubah kemacetan di pintu-pintu masuk atau keluar jalan tol. Kendati, katanya, proses perampingan/penghentian hubungan kerja (PHK) sudah dilaksanakan.
Ditempat terpisah AVP Corporate Communication Jasa Marga Dwimawan Heru mengungkapkan PT Jasa Marga (Persero) Tbk menyiapkan tiga skenario bagi karyawan petugas gardu tol yang mengikuti program alih profesi yang terkena dampak kebijakan elektronifikasi jalan tol yang sudah berlaku mulai akhir Oktober lalu.
Sebagai jawaban perseoran atas kompensasi dari kebijakan tersebut, Jasa Marga akan mengalih profesikan karyawannya melalui program A-Life sejalan dengan perkembangan usaha bisnis perseroan dalam tiga tahun ke depan yang akan mengoperasikan 600 kilometer jalan tol baru.
Opsi pertama adalah alih profesi menjadi karyawan di kantor cabang atau kantor pusat dengan status tetap sebagai karyawan Jasa Marga.
Opsi kedua, yakni alih profesi karyawan JSMR di anak perusahaan. “Kalau opsi ini dipilih maka karyawan akan melepaskan status sebagai karyawan Jasa Marga dan memperoleh semua hak-haknya yang normatif disertai dengan berbagai insentif tambahan dan tetap bekerja sebagai karyawan di anak Perusahaan Jasa Marga Group,” katanya dalam pernyataan tertulis, Jumat (3/11/2017).
Opsi ketiga, yaitu alih profesi sebagai wirausaha. Untuk pilihan tersebut, karyawan akan melepaskan status sebagai karyawan Jasa Marga dan memperoleh semua hak-haknya yang normatif disertai dengan berbagai insentif-insentif tambahan dan selanjutnya melakukan alih profesi menjadi wirausahawan.
“Paket kompensasi tersebut dapat dijadikan modal usaha, bahkan terbuka kemungkinan Jasa Marga memberikan tempat usaha di rest area yang berlokasi di jalan tol baru yangd dioperasikan perseroan,” tambahnya.
Menurut data Jasa Marga, tercatat per 2 November 2017, sebanyak 1.200 karyawan telah mendaftar program alih profesi, sementara formasi baru yang tersedia adalah 900 karyawan. “Sekitar 100 orang di luar itu mendaftar alih profesi menjadi wirausaha,” pungkasnya. ***
