JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Sandi Negara sepakat menjalin kerjasama melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Penyelenggaraan Persandian di OJK.
Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini difokuskan pada bidang-bidang penyelenggaraan persandian dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi, penggunaan, peningkatan dan pengembangan sumber daya, penelitian dan pengembangan di bidang pengamanan informasi dan komunikasi dan pertukaran informasi terkait penyelenggaraan persandian dan layanan edukasi.
Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan di Kantor OJK, Gedung Sumitro Djojohadikusumo, JL Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.
Nota Kesepahaman ini ditandatangani langsung oleh Kepala Lemsaneg, Mayjen TNI Djoko Setiadi dan Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad.
Kesepahaman ini merupakan tekad bersama untuk saling melengkapi tugas dan fungsi dalam perspektif tugas pemerintah dan pembangunan nasional, khususnya dalam upaya penyelenggaraan persandian dan pengamanan informasi.
OJK sebagai lembaga independen yang melakukan pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, pasar modal dan lembaga jasa keuangan lainnya tentu tidak terlepas dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsinya.
Namun demikian, pemanfaatan kecanggihan teknologi tersebut dapat berpotensi munculnya kerawanan yang mengakibatkan terbukanya sistem komunikasi. Sehingga ini memungkinkan siapapun dapat mengakses informasi untuk berbagai kepentingan mereka.
Oleh karena itu, Lemsaneg sesuai tugas dan kewenangannya berkewajiban memberikan dukungan persandian bagi OJK.
Dukungan diberikan dalam upaya melakukan perlindungan infrastruktur maupun sistem informasi dan komunikasi yang telah tergelar di OJK melalui teknik-teknik persandian yang dikembangkan oleh Lemsaneg.
