JAKARTA-Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Marwan Cik Hasan mengeritik keras rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen terhadap sembilan bahan pokok (sembako).
Hal tersebut merupakan pengkhianatan terhadap rakyat.
Menurutnya, menaikkan tarif PPN di tengah pandemi bukanlah kebijakan tepat.
Hal ini bertentangan dengan semangat pemulihan ekonomi, apalagi pajak dibebankan pula untuk sembako, yang akan semakin menyusahkan rakyat.
Karena itu, dia meminta negara tidak boleh seenaknya secara terus menerus memajaki rakyat.
Pasalnya, kondisi ekonomi rakyat saat ini terpukul sebagai dampak pandemi corona-19 yang berkepanjangan.
“Kita ini tidak bisa terus menerus memajaki rakyat kita, apalagi sampai ada pemikiran memajaki sembako, lha wong sembako rakyat aja kita bagi-bagi Pak. Di Komisi XI itu dari lembaga-lembaga ada BUMN, dari pemerintah kita bagi-bagi ke rakyat,” tekannya dalam Rapat Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan Banggar DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (10/6/2021).
Dia mengaku, negara membutuhkan penerimaan yang tinggi karena membutuhkan belanja yang banyak untuk menggerakkan pembangunan.
Namun, di sisi lain tahun 2022 merupakan tahun terakhir pemerintah untuk dapat berutang sebelum tahun 2023 utang tidak boleh melebihi 3 persen dari PDB.
“Kita dalam posisi yang maju kena mundur kena. Jadi satu sisi kita butuh penerimaan negara yang tinggi, mau nggak mau ya, karena kita butuh belanja yang banyak, karena belanja yang banyak itu bisa menggerakkan pembangunan kita,” ungkap legislator dapil Lampung II ini.
Marwan menambahkan, pemerintah perlu mencari gagasan dan terobosan kreatif yang out of the box.
Misalnya dengan menerapkan pajak pada transaksi digital.
Menurutnya, negara harus memikirkan instrumen yang bisa membuat bisnis tetap berjalan dan memperoleh income yang memadai untuk pembangunan.
“Tiap malam saya nonton TV itu Shopee, Lazada, Tokopedia ya, nggak berhenti-berhenti itu dan transaksi kan berjalan terus, belum lagi barangnya bukan dari kita lagi, bukan dari UMKM kita, jadi nggak ngefek transaksi besar itu, nggak meningkatkan pendapatan rakyat, nggak mendorong pertumbuhan, numpang lewat aja kan, pajak-in lah itu,” tambah Marwan.
Terakhir, politisi Fraksi Partai Demokrat ini berharap, agar jangan ada keinginan untuk menyulitkan hidup rakyat.
Justru negara harus berfikir untuk mensejahterakan rakyat bukan malah menyulitkan hidup rakyat.
