BOGOR-Pemerintah berencana akan mengumumkan paket kebijakan pendukung penguatan nilai mata uang rupiah Senin sore ini (16/3). Hal ini mengemuka dalam Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (15/3) malam.
Menko Perekonomian Sofyan Jalil mengatakan, banyak inisiatif dalam memberikan insentif kepada industri, bagian dari restrukturisasi ekonomi Indonesia lebih lanjut tentang masalah bebas visa, insentif, kepabean, biofuel, anti dumping, dan sebagainya. Namun kebijakan tersebut masih harus dirapatkan sekali lagi. “Nanti rapat dulu karena akan ada keputusan yang harus diteken. Bsok rapat dan sorenya bisa OK,” terang Sofyan kepada wartawan seusai Ratas.
Sementara Menkeu Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengemukakan, beberapa menteri harus hadir karena mereka harus memaraf terkait dengan akan ditetapkannya Paket Kebijakan di bidang ekonomi untuk mendukung nilai tukar rupiah itu.
Meski pada tahap awal dimaksudkan untuk mendukung nilai tukar rupiah yang kini merosot pada level Rp 13.000an, Menkeu menegaskan, bahwa paket kebijakan ekonomi yang akan dikeluarkan pemerintah itu untuk jangka panjang, bukan sesaat saja.
Bambang menunjuk contohnya mengenai insentif pajak untuk repatriasi deviden. Ia menyebutkan, kalau besok peraturannya keluar berarti mulai periode April sudah bisa dilakukan aplikasi untuk mendapat isentif tersebut. Demikian juga dengan yang antidumping sementara, jika besok Peraturan Menteri Keuangan (PMK)nya keluar itu berarti langsung dilakukan.“Tujuan pemerintah adalah mendorong pada transaksi berjalan. Kita bicara kebijakan yag sifatnya struktural untuk transaksi berjalan,” jelas Bambang seraya menunjuk contoh pemberian aturan bebas visa masuk bagi turis asal China, Korea Selatan, Jepang, dan Rusia yang dimaksudkan supaya wisatawan banyak masuk, dan devisanya ikut masuk.
