JAKARTA-Pansus Angket Pelindo II DPR kembali mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar mempercepat proses audit investigasi terhadap Pelindo II dan proyek-proyeknya. Audit investigasi ini sangat penting guna memperbaiki tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Desakan ini disampaikan Ketua Pansus Angket Pelindo II DPR, Rike Dyah Pitaloka saat bertandang ke Kantor BPK Senin (16/11).
Rieke yang juga politisi PDI Perjuangan ini mendatangi BPK bersama Wakil Pansus Azis Syamsuddin dan Anggota Pansus Pelindo lainnya. “Jika BUMN diperbaiki maka kan ada pemasukan yang luar biasa terhadap kas negara. Tata kelola ini dimulai dari Pelindo II. Ini adalah amanah konstitusional. Karena aset BUMN adalah aset negara. Sehingga peruntukannya bagi rakyat,” ujar Rieke di Gedung BPK, Jakarta, Senin (16/11).
Rieke memastikan audit investigasi ini tidak membidik orang tertentu untuk dicarikan kesalahannya. Pansus hanya akan menyisir tata kelola BUMN yang baik. “Kalau ada nama orang yang disebut itu dampak dari hukum saja. Kami minta agar auditnya dikebut,” jelas dia.
Namun yang terpenting, proses ini jangan sampai ada intervensi dari mana pun. Sehingga baik BPK maupun Pansus, kata dia, tidak ada yang masuk angin. “Kita semua harus sama-sama menjaga amanah ini,” terangnya.
Anggota BPK Achsanul Qosasih menegaskan akan melakukan audit investigative terhadap proyek Pelindo II. Audit ini tidak hanya soal New Priok yang menjadi salah satu proyek Pelindo II melainkan semua proyek Pelindo II. “Kami akan audit sumber pembiayaan dan para vendor serta lenderya,” ujar Achsanul.
Meski begitu, dia mengaku, proses audit itu tidak mudah. Apalagi diketahui, proyek New Priok didanai dengan Global Bond atau obligasi internasional yang terdiri dari investor global lewat pasar modal. Nilainya kala itu mencapai Rp20,6 triliun.
Achsanul pun menyinggung soal proyek yang sudah melakukan pemancangan ke tengah laut itu tentu akan menjadi objek yang diaudit. “Jadi tiang-tiang yang sudah dipasang itu harus kami audit itu proses yang tidak mudah,” tegas dia.
Namun, pihaknya akan serius dan prioritas melakukan audit investigasi terhadap New Priok ini. Sekalipun akan selesai sampai tahun depan. “Soal waktu audit ini menjadi penting. Karena proses ini akan lama. Tapi tidak apa-apa, wong Pansus Century saja bisa lima tahun,” katanya berseloroh.
Dalam proses audit juga, Pansus meminta BPK untuk menilai kelayakan dari pinjaman Global Bond tersebut. Namun bagi Achsanul, sebenarnya dalam satu BUMN biasa melakukan kebijakan dengan mengeluarkan bond baik itu domestik maupun global. “Tapi kami siap melakukan audit apakah dalam proses pengajuan pinjaman lewat obligasi itu ada penyimpangannya atau tidak,” kata dia.
Yang terpenting, dalam praktiknya nanti, BPK akan mengedepankan penilaian aset mau pun surat utang itu berdasar mekanisme present value atau nilai wajar saat ini.
“Kami akan analisa, yang jelas kami akan present value-kan semua aset yang dikuasai Pelindo dan terminal-terminal yang dipegang langsung, bagaimana nilai wajarnya termasuk juga bagaimanan peran Hutchison Port Holding (HPH) di situ,” pungkasnya. (TMY)
