JAKARTA-Tarik menarik kepentingan di internal Golkar yang berbuntut gagalnya pelantikan Ketua Komisi XI DPR, Kahar Muzakir makin kencang.
Isu dua geng yang bertarung yaitu geng Airlangga Hartarto (Ketum) dan geng Luhut Binsar Pandjaitan (Ketua Dewan Pembina) ikut mewarnai gonjang pelantikan Ketua Komisi IX ini.
Informasi yang terjadi simpang siur, bahkan ada yang menyebut Kahar Muzakir diboikot internal sejumlah fraksi-fraksi. Sehingga tidak memenuhi kuorum.
Namun hari ini, dikabarkan semua fraksi akan hadir untuk pelantikan Kahar Muzakir.
“Ya, hari ini rencananya jadi dilantik Pak Kahar, tidak ada gejolak apa apa dengan internal Komisi XI DPR,” kata Anggota Komisi XI DPR, Said Abdullah saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (31/3/2022).
Disinggung soal adanya boikot dari fraksi-fraksi, Ketua Banggar DPR ini membantah.
“Ketidakhadiran beberapa fraksi itu, karena kemarin ternyata banyak anggota menggelar Bimtek dan sebagian besar masih berada di Dapil,” ujarnya.
Lebih jauh kata Said, kondisi internal Komisi XI DPR dalam suasana yang kondusif dan tenang.
“Jadi, siapapun yang memimpin Komisi XI DPR tidak ada masalah. Karena bangunan kebersamaan sudah terjalih kokoh,” paparnya.
Ketika ditanya alot sekali agenda pelantikan tersebut, sehingga membuat gaduh, Ketua DPP PDIP ini menegaskan pihaknya tetap mengapresiasi.
“Apalagi Kahar Muzakir adalah senior diantara kami, makanya kami merasa hormat dan tetap tumbuh serta saling menjaga,” imbuhnya.
Didesak kehadiran Kahar bisa menimbulkan keretakan Koalisi, Said membantah hal itu tidak ada hubungannya dengan koalisi.
Karena kebersamaaan antar partai sudah terbangun lama.
“Jadi, peristiwa tertundanya pelantikan itu, karena memang murni banyak anggota yang masih berada di Dapil dan kesibukan Bimtek,”imbuhnya.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus menilai rotasi yang terjadi di Komisi XI dari Fraksi Partai Golkar ini memang beda.
Nampak bongkar pasang bukan sebuah rotasi biasa.
Rotasi ini lebih terlihat sebagai buntut pemilihan Anggota BPK yang diduga melibatkan kepentingan elit fraksi Golkar di DPR.
“Kalau rotasi anggota dalam keadaan normal, saya kira sih tak jadi soal. Fraksi memang punya kewenangan itu. Biasanya untuk penyegaran anggota. Tetapi yang terjadi di Komisi XI ini memang beda. Nampak bukan sebuah rotasi biasa,” ujar Lusius.
Hal ini lebih terlihat sebagai buntut pemilihan Anggota BPK yang diduga melibatkan kepentingan elit fraksi Golkar di DPR.
Kondisi ini berbahaya jika kepentingan elit fraksi memengaruhi posisi anggotanya di DPR.
Penempatan anggota menjadi semakin acakadul dan jauh dari pertimbangan profesional.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menunda pelantikan Kahar Muzakir sebagai ketua Komisi XI DPR batal dilakukan pada Rabu (30/3/2022) ini.
Padahal, sedianya Kahar Muzakir akan dilantik menggantikan Dito Ganinduto.
Namun, pelantikan batal dilakukan karena sejumlah anggota tidak hadir dan tidak memenuhi kuorum untuk dilakukannya pelantikan Ketua Komisi XI DPR.
