JAKARTA-Sejumlah kalangan mempermasalahkan pelanggaran etika Setya Novanto dan Fadli Zon yang menghadiri acara kampanye bakal calon presiden Amerika Serikat Donal Trumph. Namun disisi lain juga membiarkan elit partai tertentu melanggar Undang-Undang. “Lihat saja, Puan Maharani, Tjahjo Kumolo dan Pramono Anung. Mereka sudah melanggar UU MD3 dan UU No 39 tahun 2008 tentang Kementrian Negara,” kata Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan Bandung Jawa Barat,Asep Warlan Yusuf kepada wartawan di Jakarta, Rabu (9/9/2015).
Menurut Asep, sangat jelas dan eksplist tertulis dalam UU no 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, seorang tidak boleh merangkap jabatan publik. “Lho, ini yang jelas melanggar UU dibiarkan. Ini persoalan hukum bukan cuma etika. PDIP harusnya malu dengan sikap para elitnya yang melanggar hukum ketimbang meributkan masalah etika bertemu dengan Donald Trumph,” tegasnya.
Dia mengingatkan Presiden Jokowi untuk berani menegakkan aturan hukum dan tidak perlu takut dengan PDIP. “Jadi seorang Puan hanya karena anak Megawati, boleh merangkap jabatan,” paparnya lagi.
Sebagai seorang presiden, Jokowi seharusnya menyadari langkah PDIP melaporkan Setya Novanto dan Fadli Zon ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) adalah langkah politis untuk menguasai semua lembaga negara. “PDIP merasa yakin dengan tambahan dukungan suara PAN bisa merubah UU MD3 dan mengambil kursi pimpinan DPR,” tambahnya.
Asep hanya kasihan dengan nasib kader PDIP yang seharusnya bisa duduk di DPR untuk menggantikan tiga kader itu. Namun sampai saat ini tidak bisa masuk DPR. Alasannya nafsu para elit PDIP untuk menjadi pimpinan DPR. “Mereka seperti menunggu godot atau sesuatu yang tidak jelas. Kader PDIP saja dikerjai seperti ini, bagaimana dengan rakyat?,” tandasnya. **aec
