JAKARTA- PDI Perjuangan rencananya akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) selama 3 hari, mulai Kamis (24/4/2024) untuk menentukan sikap politik partai berlambang banteng moncong putih tersebut dalam pemerintahan Prabowo.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan Rakernas yang berlangsung mulai 24-26 April 2024 itu merupakan evaluasi internal sekaligus momentum penting untuk merumuskan sikap politik sesuai dengan dinamika politik nasional. Termasuk untuk menjawab berbagai isu-isu strategis terkait dengan persoalan rakyat dan negara.
“Kita juga akan membahas bagaimana melakukan mitigasi terkait dengan berbagai persoalan ekonomi, pangan, energi, politik luar negeri akibat pertarungan geopolitik,” kata Hasto di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta.
Rakernas yang digelar setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilres 2024 memiliki agenda penting, yakni membahas sikap partai apakah akan berada di luar atau dalam pemerintahan Prabowo.
“Di sanalah PDIP akan bersidang, akan bermusyawarah melihat a, b, c, d, dinamika masa depan, akan memberi usulan ke Ketua Umum PDIP untuk kemudian di sana PDIP akan menentukan sikap politiknya akan berada atau di luar pemerintahan,” ungkap Ketua DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah.
Basarah mengatakan, dalam hukum PDIP, keputusan strategis merupakan hak prerogatif Megawati yang merupakan ketua umum partai.
Apa pun hasilnya, kader PDIP akan menjalani keputusan itu.
“Ibu Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum PDI Perjuangan, pemegang hak prerogatif kongkres, untuk kemudian di sanalah akan menentukan sikap politiknya, akan berada atau di luar pemerintah,” ujar Basarah.
“Jadi apapun keputusan Ibu Megawati Soekarnoputri kelak, maka seluruh kader PDI Perjuangan akan siap, berada maupun di luar pemerintahan. Karena kita dilatih, kita dididik sebagai seorang kader yang harus mampu hidup dalam segala cuaca dan dinamika politik nasional,” pungkasnya.
