Pembayaran Pajak Dengan Mata Uang Asing

Kamis 20 Jun 2013, 2 : 25 pm
by
faktur pajak

JAKARTA – Dalam rangka  memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak yang menggunakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan menggunakan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat, Direktorat Jenderal Pajak menyelenggarakan  “Sosialisasi Pembayaran PPh Non Migas dalam Mata Uang Asing”.

Sosialisasi ini digelar pada hari ini Selasa, 18 Juni 2013 bertempat di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Kismantoro Petrus menjelaskan dalam Sosialisasi tersebut disampaikan bahwa Wajib Pajak dapat menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat setelah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan, kecuali bagi Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Karya (KK) atau Wajib Pajak Kontrak Kerja Sama (KKS).

Wajib Pajak KK dan KKS  yang sejak pendiriannya menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan Bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat (US Dollar) wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ke Kantor Pelayanan Pajak  tempat wajib pajak terdaftar paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal pendirian.

Wajib pajak tersebut diatas menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Badan dan pembayaran pajaknya dengan menggunakan mata uang US Dollar.

Demikian juga, dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan DJP apabila ada pemeriksaan terkait WP tersebut, juga akan menggunakan  mata uang US Dollar.

Pembayaran pajak dan pembayaran dalam rangka SKP dengan mata uang US Dollar tersebut dapat dilakukan melalui Bank Persepsi Yang Ditunjuk Menerima Mata Uang Asing (BPMUA), apabila pembayarannya dilakukan dengan metode konversi rupiah dapat dilakukan melalui bank persepsi lainnya

Pajak penghasilan ( PPh) yang dapat dibayar dengan mata uang Dollar Amerika adalah hanya PPh Pasal 25, PPh Pasal 29, dan PPh Final yang dibayar WP sendiri.

Komentar

Your email address will not be published.

Don't Miss

Menperin: Kami Berinisiatif Bongkar Kasus IMEI Ilegal

JAKARTA-Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sejak lama telah

Kredit Macet BRI 2012 Tersisa Rp 14,5 Triliun

JAKARTA-Bank Rakyat Indonesia (BRI) mencatat kredit bermasalah  hingga akhir 2012