JAKARTA – Pemerintah mengajak pelaku bisnis untuk mendukung program penurunan emisi gas rumah kaca. Hal ini dipercaya dapat mewujudkan pembangunan di Indonesia yang berkelanjutan.
Ajakan tersebut disampaikan Utusan Khusus Presiden untuk Pengendalian Perubahan Iklim (UKP-PPI) Rachmat Witoelar menjelang Conference of Parties dari UNFCCC yang ke-21 pada bulan Desember 2015 di Jakarta, Sabtu (22/8).
Ajakan tersebut dilakukan Rachmat Witoelar melalui rangkaian pertemuan dan diskusi strategis dengan pelaku bisnis, terutama dari sektor hutan & lahan; energi & transportasi; industri; dan limbah, yang . merupakan sektor yang tercantum dalam Rencana Aksi Nasional Penurunanan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK).
Beberapa waktu lalu, Rachmat Witoelar mengadakan kunjungan kerja dan diskusi dengan pimpinan Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP).
Kegiatan ini merupakan kunjungan pertama dari rangkaian kegiatan yang direncanakan untuk berinteraksi dengan para pelaku usaha dari beberapa sektor yang membahas partisipasi aktif mereka di dalam upaya penurunan emisi Indonesia baik sebelum atau sesudah tahun 2020.
Upaya penurunan emisi gas rumah kaca sebelum tahun 2020 sesuai dengan yang tercantum dalam RAN GRK masih didominasi oleh aksi pemerintah.
Oleh karena itu, Rachmat mengajak pelaku bisnis sektor lahan dan kehutanan untuk selalu melakukan inovasi bisnis dan melakukan upaya konservasi untuk menjadi terdepan di era kompetisi global.
President Director dari RAPP Tony Wenas, mengatakan, perusahaan yang dipimpinnya mendukung penurunan emisi pemerintah melalui kegiatan Restorasi Ekosistem Riau (RER) seluas 70,000 ha dan akan ditingkatkan menjadi 150,000 ha.
”Kami juga telah melakukan kajian nilai konservasi tinggi (HCV) sejak 2005 dan telah melakukan perlindungan atas hutan dengan nilai konservasi tinggi seluas 250,000 ha,” kata Tony seraya menyebutkan, upaya ini merupakan implementasi dari komitmen 1 ha tanaman 1 hektar konservasi atau dikenal dengan one to one commitment.
Tony juga menambahkan, pada tahun 2015 ini, RAPP juga menambahkan komitmen kajian High Carbon Stock (HCS) sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Pengelolaan Hutan Lestari 2.0.
Utusan Khusus Presiden untuk Pengendalian Perubahan Iklim Rachmat Witoelar berharap, menjelang perundingan perubahan iklim COP21 bulan Desember nanti, pelaku bisnis dapat mengawal proses penyusunan INDC (Intended Nationally Determined Contributions) karena itu nanti yang akan menjadi komitmen Indonesia pasca 2020.
Rachmat menegaskan, peran Non-State Actors – atau dalam hal ini pelaku bisnis – sangat menentukan keberhasilan Indonesia mengawal komitmen tersebut.
“Saya menyampaikan apresiasi pada perusahaan-perusahaan yang berkomitmen untuk menurunkan emisinya dan turut mewujudkan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Saya harap agar perusahaan lain juga turut menetapkan target yang ambisius dan realistis untuk menurunkan emisi,” ujarnya.
Peran serta pelaku bisnis ini, lanjut Rachmat, sangat penting untuk mencapai target global untuk menjaga agar kenaikan suhu bumi tidak lebih dari 2°C, karena lebih dari itu ditengarai dampaknya akan sangat membahayakan manusia dan bumi.
