JAKARTA-Pemerintah telah menyetujui program pembangunan sejuta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan uang muka hanya satu persen, dan kredit kepemilikan rumah (KPR) lima persen. “Jadi kita memberikan uang muka 1% dari harga rumah, ditambah 4 juta rupiah cash untuk membantu membayar uang muka,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) Basuki Hadimulyono usai Sidang Kabinet Terbatas di Kantor Presiden di Jakarta, Senin (2/3).
Dia menambahkan program rumah murah ini selain menggunakan sistem Kredit Perumahan Rakyat (KPR) melalui bank, juga memanfaatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR). “Kita mau pakai sistem KUR untuk perumahan, sehingga bisa misalnya supir taksi, dia mampu tapi tidak punya akses bank karena tidak punya kolateralnya, tidak ada penjaminnya. Kita akan pakai itu sehingga lebih memperluas jangkauannya dari program ini,” katanya.
Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengingatkan, program rumah rakyat ini jangan sampai jatuh ke tangan orang yang tidak berhak, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah.
Jika diperlukan, kata Presiden seperti disampaikan Menteri PU-PR, pemerintah akan mengeluarkan peraturan Kementerian Keuangan ataupun Kementerian Agraria guna mencegah masuknya spekulan.
Seribu rumah rakyat akan meliputi 600 ribu unit MBR yang akan dibangun dengan dana APBN Kementerian PU-PR, maupun FLPP Kementerian Keuangan. Sedang yang menggunakan dana APBN DIPA sekitar 98 ribu unit rumah.
Pihak Perum Perumnas, Bapertarum, BPJS, REI, akan mendanai pembangunan sekitar 500 ribu unit. Sedang Pemda akan membangun 30 ribu unit. Selain itu untuk non-MBR akan membangun sekitar 400 ribu unit.
Pemerintah Pusat mengajak seluruh gubernur, bupati, dan walikota untuk membantu menyiapkan tanah. Menurut rencana seribu unit rumah rakyat yang akan dibangun di 13 Provinsi ini akan groundbreaking April 2015
