BALI-Pemerintah berencana membentuk Task Force Karet Nasional (TFKN) untuk mengatasi anjloknya harga karet dunia dan antisipasi perdagangan bebas regional dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN. TFKN merupakan sinergi bersama antarkementerian dan pelaku usaha perkaretan. “Pembentukan Task Force ini beranggotakan Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, sektor perbankan, serta pelaku usaha perkaretan nasional, baik sektor hulu maupun hilir,” ujar Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Partogi Pangaribuan di sela acara “Sambung Rasa Perkaretan Nasional” yang digelar di Hotel Intercontinenta Bali beberapa waktu lalu.
Hadir dalam kegiatan itu antara lain Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kemendag Nurlaila Nur Muhammad, Dirjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kemendag Widodo, Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Kebijakan Luar Negeri Arlinda Imbang Jaya, Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Manajemen Junaedi, Dirjen Industri Agro Kemenperin Panggah Susanto, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (GAPKINDO) Daud Husni Bastari, para pejabat Eselon 2 di lingkungan kementerian terkait, serta pelaku usaha perkaretan nasional.
Untuk menstabilkan harga karet dunia, Kemendag terus melakukan diplomasi dalam organisasi-organisasi karet internasional seperti International Tripartite Rubber Council (ITRC) dan International Rubber Consortium (IRCo), serta mengadakan pembicaraan pada negara-negara produsen utama karet dunia seperti Thailand dan Malaysia. “Kami menjalin kerja sama dengan negara-negara produsen utama karet dunia untuk menjaga keseimbangan supply dan demand karet alam dunia, serta menstabilkan harga karet internasional pada tingkat yang remuneratif bagi petani,” ujar Partogi.
Diharapkan ke depannya, kerja sama internasional tersebut dapat dikembangkan dengan merangkul emerging rubber producing countries di tingkat ASEAN seperti Vietnam, Laos, dan Kamboja melalui rencana pembentukan ASEAN Rubber Committee sebagai salah satu perwujudan nyata dari ASEAN Economic Community.
Pertemuan di Bali tersebut juga membahas masalah utama perkaretan nasional, terutama masih rendahnya mutu Bahan Olah Karet (Bokar). Kemendag telah mengatur mutu Bokar ini dalam Permendag No. 53/M-DAG/PER/10/2009 tentang Pengawasan Mutu Bahan Olah Komoditi Ekspor Standard Indonesian Rubber yang Diperdagangkan. Selain itu, masalah pengenaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap produk pertanian yang dipandang merugikan petani kecil juga menjadi topik pembicaraan.
Ketua Umum GAPKINDO, Daud Husni Bastari, mengaku sedang menghadapi tantangan berat seiring harga karet yang terus menurun hingga di kisaran USD 1,66 per kilogram. “Selain itu, permintaan dunia pada pasokan karet alam yang berkelanjutan perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah dan pelaku usaha nasional,” tegasnya.
Perkebunan karet alam ini menyerap lebih dari 2 juta petani kecil yang sangat berperan penting bagi perekonomian masyarakat banyak. “Demi mereka kita harus perjuangkan bersama-sama,” katanya.
Sementara itu, Kepala Pusat Humas Kemendag Ani Mulyati mengatakan sektor karet alam menyumbang 4,61% dari total ekspor nonmigas Indonesia pada 2013 (USD 149,92 miliar). “Pada saat ini, karet merupakan salah satu komoditas andalan ekspor utama Indonesia. Indonesia merupakan negara penyuplai terbesar ke-2 di dunia setelah Thailand,” tegas Ani Mulyati, Sabtu (23/8).
Pada 2013, produksi karet alam mencapai 3,2 juta ton (Ditjen Perkebunan, 2013) dengan jumlah sekitar 16% (0,5 juta ton) teralokasikan untuk pemenuhan kebutuhan domestik dan 84% diekspor (2,7 juta ton). Volume ekspor karet pada 2013 mencapai 2,7 juta ton dengan nilai USD 6,91 miliar. Dibandingkan tahun 2012, angka tersebut menunjukkan peningkatan volume ekspor sebesar 260 ribu ton (10,7%) dari sebelumnya 2,44 juta ton dan penurunan nilai ekspor sebesar USD 0,95 miliar (12,1%) dari sebelumnya USD 7,86 miliar. Negara tujuan utama ekspor karet pada 2013 adalah Amerika Serikat dengan volume mencapai 609,8 ribu ton (share 22,6%); diikuti China dan Jepang yang masing-masing sebesar 511,7 ribu ton (share 18,9%) dan 425,9 ribu ton (share 15,8%).
