JAKARTA-Pemerintah Indonesia bertekad mewujudkan dekade emas kedua bagi Indonesia melalui kekuatan peningkatan ekonomi dan perdagangan.
Dengan seluruh potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dinamika demokrasi, dan semangat reformasi Indonesia, pemerintah sangat yakin dekade emas kedua itu dapat diwujudkan.
Penegasan itu diungkapkan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel dalam sambutannya pada “Indonesia Lunch” sebagai rangkaian acara World Economic Forum on East Asia (WEF-EA) 2015, seperti dikutip dari laman kemendag.go.id di Jakarta, Selasa (21/4).
Founder and Executive Chairman WEF Klaus Schwab memberikan label bahwa Indonesia telah mengalami ‘Dekade Emas’ pada gelaran WEF-EA tahun lalu di Manila, Filipina.
Sejak saat itu pemerintah berkomitmen untuk mempertahankan label Dekade Emas tersebut pada era pemerintahan baru Presiden Jokowi.
“Perdagangan merupakan bagian penting dari kemajuan Indonesia dan perwujudan dekade-dekade emas ke depan. Oleh karenanya, kami bertekad untuk meningkatkan ekspor 300% dalam lima tahun ke depan. Hal ini pula yang menjadi pusat perhatian Presiden Joko Widodo dalam setiap lawatannya,” jelasnya.
Dengan semboyan ‘kerja, kerja, kerja’, Rachmat menyadari bahwa perdagangan menjadi bagian penting bagi perkembangan Indonesia.
Mendag menyatakan bahwa kebijakan ekonomi Indonesia akan berorientasi keluar (outward looking) dengan cara menggaet mitra-mitra baru dalam rangka meningkatkan perdagangan.
“Indonesia negara yang terbuka bagi dunia luar. Kebijakan ekonomi kita berorientasi keluar (outward looking) untuk mempercepat pembangunan, termasuk bagi kerja sama perdagangan,” lanjutnya.
Oleh karena itu, melalui kepercayaan yang dberikan WEF kepada Indonesia untuk menjadi tuan rumah WEF-EA untuk ke-2 kalinya, dimanfaatkan Pemerintah untuk mendorong kepercayaan, bisnis, perdagangan, investasi, dan pariwisata.
Mendag mendorong penyusunan agenda regional dan global yang lebih konkret dan berharap kerja sama Pemerintah Indonesia dan WEF tidak berhenti pada pertemuan ini.
“Kami bangga atas kepercayaan kepada Indonesia untuk menjadi tuan rumah WEF-EA kedua kalinya. Forum regional Asia Timur di Jakarta ini dapat digunakan untuk menunjukkan kepada publik internasional tentang leadership Indonesia di kawasan. Sebagai negara dengan kekuatan ekonomi 16 besar di dunia, Indonesia berpotensi besar menarik masuk kalangan swasta berinvestasi, khususnya dalam berbagai proyek pemerintah,” katanya.
Di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, target pertumbuhan ekonomi sebesar 7% ditargetkan tercapai dalam waktu tiga tahun. Termasuk dengan pembangunan listrik sebesar 35.000 MW dan pembangunan 1 juta rumah murah per tahun.
Lanjutkan FTA
Sementara itu, menanggapi keraguan atas sikap pemerintah akan pentingnya kerja sama perdagangan, Indonesia tengah bersiap melanjutkan Free Trade Agreement (FTA) atas dasar perdagangan yang adil dan saling menguntungkan dengan beberapa negara, termasuk Uni Eropa dan Korea Selatan.
Selain itu dengan Amerika Serikat, Indonesia berkeinginan menyeimbangkan kerja sama dan kesepakatan kemitraan agar potensi yang masih luas ini dapat dimanfaatkan, serta agar Indonesia memiliki perdagangan yang lebih kuat dan dapat meningkatkan Foreign Direct Investment (FDI).
“Penundaan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) antara Indonesia dengan Uni Eropa yang sudah berlangsung selama dua tahun akan diproses kembali. Begitu juga dengan Korea Selatan, yang negosiasinya sempat terhenti tahun lalu, kembali akan dilanjutkan,” tuturnya.
Penguatan lain yang dilakukan Mendag yaitu bekerja keras meningkatkan kerja sama dengan negara-negara ASEAN yang saat ini mencapai 24,2% dari total perdagangan ASEAN.
Perdagangan Indonesia dengan ASEAN saat ini cukup baik, yakni totalnya mencapai 25,6% .
“Nilai ini masih bisa terus ditingkatkan. Indonesia akan menjadi pendorong utama untuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang terbuka, dinamis, dan saling terkoneksi. MEA secara resmi akan diberlakukan pada 1 Januari 2016,” tegasnya.
Di dalam negeri, Kementerian Perdagangan menciptakan langkah-langkah kebijakan perdagangan secara simultan.
Kemendag melakukan berbagai upaya untuk melakukan peningkatan nilai tambah dan pendekatan dasar untuk melindungi konsumen, termasuk mengenai moralitasnya.
Mendag memastikan bahwa pemerintah Indonesia tidak pernah anti-impor, selama produk yang diimpor telah memenuhi dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Tujuannya agar barang-barang tetap tersedia dan sesuai dengan kualitas dan standar untuk pasar Indonesia.
Produk impor harus tetap berkualitas dan bisa dikonsumsi orang Indonesia.
“Pasar dan konsumen di dalam negeri harus kita lindungi dari produk-produk berkualitas rendah dan produk impor ilegal. Hal ini tidak hanya memberikan manfaat kepada konsumen, tetapi juga para investor sehingga mendapat jaminan untuk berinvestasi di Indonesia,” ujar Mendag.
