JAKARTA-Janji pemerintah membebaskan Indonesia dari jeratan utang ternyata hanya isapan jempol belaka. Terbukti, tumpukan utang pemerintah semakin menggunung. Bahkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mencatat rekor menciptakan utang pemerintah 2 kali lipat dari totoal utang yang dibuat oleh rezim Soeharto yang berkuasa selama 30 tahun.
Karena itu, Kepala Pusat Kajian Ekonomi Politik Universitas Bung Karno (UBK) Salamuddin Daeng meminta pemerintah menjelaskan kepada publik mengenai peningkatan utang pemerintah yang sangat fantastis dalam tahun ini. “Menteri Keuangan (Menkeu) harus menjelaskan kepada publik mengenai utang yang meningkat drastis dalam tahun ini. Mengapa pemerintah berhutang sebanyak itu dan untuk apa utang utang itu akan digunakan ?,” pinta Daeng di Jakarta, Minggu (3/1).
Menurut data Kementrian Keuangan (Kemenkeu) utang Pemerintah sampai dengan bulan Oktober 2015 Rp 3.021,30 triliun. Pada Bulan Januari 2015 utang pemerintah senilai Rp 2.608,78 Triliun. Dengan demikian dari bulan Januari sampai dengan bulan Oktober 2015 utang pemerintah telah meningkat Rp 412,25 triliun.
Selanjutnya Laporan Bank Dunia Desember 2015 menyebutkan utang yang sudah diterima pemerintah dalam tahun 2015 ini mencapai Rp 510,4 Triliun dari penerbitan securitas dan Rp 53 triliun dari pinjaman resmi luar negeri. Dengan demikian pemerintah telah berhutang senilai Rp 563,4 Triliun sampai dengan 2 desember 2015. Jumlah ini mungkin akan terus bertambah hingga akhir tahun ini.
Menurut Daeng, penjelasan Menkeu sangat perlu sebagai bagian dari pelaksanaan transparansi publik. Masyarakat resah dengan kebijakan Pemerintah yang berhutang secara membabi buta. Mengingat beban utang, bunga dan utang jatuh tempo pasti akan dibebankan kepada masyarakat dalam bentuk kenaikan pajak, pungutan dan pemotongan subsidi.
Daeng menegaskan peningkatan utang pemerintah ini terlalu besar. Bahkan sepanjang sejarah Indonesia, belum pernah pemerintahan manapun yang memerintah Indonesia sebelumnya berhutang sebanyak ini dalam setahun.
Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) rata rata menciptakan utang pemerintah rata rata sebesar Rp 231,17 Triliun/tahun (2010-2014) untuk menutup deficit APBN. “Jokowi menciptakan utang pemerintah 2 kali lipat yang dibuat SBY dalam setahun,” urainya.
Pemerintah Soeharto selama 30 Tahun berkuasa meninggalkan utang pemerintah US$ 53,864 miliar atau Rp 261 triliun pada tingkat kurs saat itu (tahun 1997). Sementara Jokowi menciptakan utang pemerintah 2 kali lipat yang dibuat Soeharto 30 tahun.
Oleh karenanya, Menkeu harus menjelaskan ke publik untuk apa utang Pemerintah ini digunakan. “Apakah ini hanya akan habis digunakan untuk anggaran rutin Pemerintah mengingat target pajak yang tidak tercapai. Atau utang ini hanya akan menjadi bancakan penguasa,” terangnya.
Daeng mengatakan sangat tidak adil jika utang pemerintah ini dibayar dengan uang pajak rakyat. Sebab, sebagian dari utang ini “utang najis” yang dibuat para pemberu rente, baik itu dari pemerintah Indonesia maupun oknum lembaga pemberi utang.
