JAKARTA-Pemerintah menetapkan batas penyaluran volume bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi maksimal sebesar 46 juta kilo liter (kl) sampai dengan akhir tahun 2014 ini. “Jadi kalau terjadi sesuatu dimana volumenya melampaui 46, tidak bisa. Tidak ada ruang untuk itu,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) M. Chatib Basri dalam konferensi pers Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014 di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, seperti dikutip dari laman setkab.co.id di Jakarta, Kamis (19/6).
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dalam APBN-P 2014 yang disetujui DPR-RI pada Rabu (18/6) malam, alokasi untuk belanja subsidi mencapai Rp 403,05 triliun. Khusus subsidi energi sebesar Rp 350,30 triliun, yang terdiri atas subsidi bahan bakar minyak (BBM), liquefied petroleum gas (LPG), dan bahan bakar nabati (BBN) sebesar Rp 246,49 triliun serta subsidi listrik Rp 103,81 triliun. Sedangkan subsidi non-energi mencapai Rp 52,7 triliun.
Untuk menjaga agar target konsumsi BBM bersubsidi tersebut tidak melampaui batas maksimal, menurut Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Bambang P.S. Brodjonegoro, pemerintah dapat menempuh beberapa kebijakan.
Yang pertama, adanya kebijakan yang lebih tegas dari otoritas yang mengatur mengenai BBM bersubsidi. “Opsi misalnya ada peraturan Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) mengenai pemakaian BBM bersubsidi untuk industri tambang dan sebagainya yang mestinya nggak boleh,” jelas Bambang.
Menurut Wamenkeu, kebijakan-kebijakan seperti itu perlu lebih diintensifkan, mengingat sampai saat ini masih banyak perusahaan tambang dan perkebunan yang masih menggunakan BBM bersubsidi. “Itu saja dulu diintensifkan, karena di lapangan masih kejadian industri tambang, kehutanan atau yang di Kalimantan itu terutama, masih banyak menggunakan BBM bersubsidi,” ungkapnya.
Kedua, pemerintah perlu terus meminimalkan penyelundupan BBM bersubsidi. Untuk itu, peran aparat bea cukai untuk mencegah penyelundupan dinilai akan sangat membantu. “Kedua, masalah kebocoran. Beberapa upaya bea cukai untuk mencegah penyelundupan itu memang terjadi karena disparitas harga. Tetapi artinya kalau upaya penyelundupan itu masih bisa diperkecil, diperkecil terus, itu juga akan sangat membantu,” papar Wamenkeu II.
Terakhir, kata Bambang, pemerintah juga dapat mengatur pola konsumsi BBM masyarakat. Beberapa wacana dari Kementerian ESDM terkait pembatasan konsumsi BBM bersubsidi, misalnya larangan menjual BBM bersubsidi di rest area jalan tol diharapkan juga akan turut membantu menjaga konsumsi BBM bersubsidi. “Kalau (Kementerian) ESDM mempunyai ide untuk menghapuskan BBM bersubsidi di jalan tol, di rest area jalan tol misalkan; meniadakan BBM bersubsidi di hari libur, weekend dan hari libur nasional; menurut saya meskipun tingkat keberhasilannya tidak 100 persen, itu tidak ada salahnya untuk dilaksanakan. Paling tidak itu akan membantu juga mengurangi,” urainya.
Wamenkeu menegaskan, kali ini pemerintah harus benar-benar serius untuk menjaga volume BBM bersubsidi sebesar 46 juta kl hingga akhir tahun 2014. “Kalau tidak ada paksaan bahwa volumenya tidak boleh lewat dari 46 (juta kl), saya yakin apapun kebijakan tidak akan pernah dijalankan secara serius,” tuturnya.
Di mata Wamenkeu, saat ini adalah saat yang tepat untuk otoritas di bidang BBM bersubsidi ini untuk benar-benar menjalankan tugasnya menjaga (volume BBM bersubsidi) 46 (juta kl).
