JAKARTA-Masyarakat berharap pemerintah menyediakan anggaran khusus untuk pembuatan film bagi kaum disabilitas (berkebutuhan khusus). Baik tuna rungu, bisu, tidak bisa melihat dan sebagainya, agar bangga dengan film-film nasional. “Selama ini publik lebih menikmati film Barat karena ada bahasa isyarat untuk kaum disabilitas tersebut. Karena itu pemerintah harus memperhatikan ini demi anak-anak bangsa,” kata artis kondang Dewi Yull dalam diskusi “Kaum disabilitas juga manusia” bersama anggota Komisi VIII DPR RI KH. Maman Imanul Haq, Nahar dari Kemensos RI dan Ariyanti dari Persatuan Perempuan Penyandang Disabilitas di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (15/10/2015).
Harapan itu muncul, kata pelantun “Jangan Ada Dusta”, setelah puteranya yang bernama Panji Surya Putra memprotes sejumlah film Indonesia yang tidak menyeduiakan bahasa isyarat untuk disabilitas. “Anak-anak selama ini sangat terbatas dalam akses informasi kepada media. Bahkan sulit dan malah tidak bisa memahami berita-berita di TV karena tidak ada bahasa isyarat. Itulah yang harus diperhatikan oleh pemerintah,” tegasnya
Menurut Dewi Yull, selama ini bahasa isyarat di TVRI belum bisa dipahami penuh oleh kaum disabilitas. Itu pun tidak ada di semua TV, hanya di TVRI. Dulu, ada sistem isyarat bahasa Indonesia (SIBI), bahasa isyarat Indonesia (Bisindo) sejak Belanda dan lain-lain, tapi tidak mendapat perhatian pemerintah. “Padahal, anak-anak disabilitas itu mempunyai kecerdasan yang luar biasa. Mereka bisa menjadi aset bangsa kalau dididik dengan baik dan benar. Bahkan saya merasa lebih ringan mendidik anak-anak saya yang hampir semuanya disabilitas daripada mendidik anak-anak yang normal,” ujarnya.
Seperti halnya Surya, yang dulu tidak bisa berbicara dengan artikulasi yang jelas, namun dengan pengajaran yang baik dan konsisten selama 9 tahun akhirnya sekarang bisa berbicara dengan normal.
Dia saat ini sudah kuliah semester III Universitas Siswa Bangsa Internasional (SBI) dan tidak lagi meminta uang jajan. Karena di kampusnya dia mengajar bahasa isyarat. “Padahal, dulu selama 9 tahun saya yang mengajarinya berbicara normal, dan kini malah mengajari bahasa isyarat. Alhamdulillah sudah mempunyai penghasilan,” ujarnya bangga.
Karena kaum disabilitas itu juga manusia, maka Dewi Yull berharap pemerintah memperhatikan kaum disabilitas yang dinilai selama ini tidak adil.
Yang penting kata Nahar, dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dibahas oleh DPR dan pemerintah sekarang ini, harus tegas disabilitas itu menjadi mandat siapa. “Kalau masalah kesehatan apakah menjadi tugas Menkes, pendidikan ke Mendikbud, dan bahasa isyarat ke Kominfo. Itulah yang harus dipertegas,” pungkasnya. **aec
