JAKARTA-Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023 di kisaran 5,3-5,9 persen.
Angka ini lebih tinggi dari target pertumbuhan ekonomi pada 2022 yang sebesar 5 – 5,5 persen.
“Dari sisi pertumbuhan ekonomi tadi disepakati, dilaporkan ke Bapak Presiden di kisaran di 5,3 sampai 5,9 persen,” kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Keterangan Pers Menteri terkait Hasil Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, Rabu (16/2/2022).
Menurut Airlangga, Presiden Joko Widodo juga memberikan arahan bahwa tema dari RKP maupunPokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) adalah Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
Airlangga memaparkan, sejumlah indikator makro ekonomi yang dibicarakan dalam rapat tersebut adalah terkait sumber pertumbuhan dari sisi pengeluaran yang berasal dari sektor konsumsi sekitar 5 persen dan investasi meningkat pada level sekitar 6 persen.
Hilirisasi menjadi perhatian utama dan tentu memperhatikan dari global demand.
Dari sisi belanja pemerintah diprioritaskan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yaitu transformasi kesehatan, kualitas pendidikan, reformasi perlindungan sosial, akselerasi infrastruktur, revitalisasi industri, reformasi birokrasi serta ekonomi hijau dengan berbagai turunan insentifnya.
Dari sisi supply terutama dari sektor industri pengolahan, ini akan menjadi tantangan untuk dikembalikan yaitu pada level 5,3 – 5,8 persen, kemudian sektor perdagangan, sektor informasi komunikasi, akomodasi, makanan-minuman serta sektor pertanian,” ungkap Airlangga.
Terkait penanganan pandemi COVID-19, Airlangga menyebut kasus positif COVID-19 di Indonesia karena paparan varian Omicron sudah melebihi puncak dari varian Delta yaitu tercatat 57.049 kasus pada 15 Februari 2022.
“Situasi yang membedakan kasus Delta dan Omicron ini tingkat BOR (bed occupancy ratio) saat ini masih di angka 33,41 persen. Jadi ini membedakan dengan kasus Delta yang lalu dan tentu pemerintah berharap masyarakat untuk terus waspada dalam menjaga agar transmisinya tidak terlalu meningkat,” tambah Airlangga.
Airlangga menambahkan, beberapa daerah dikenakan level PPKM terutama di lokasi episentrum yaitu DKI Jakarta dan Jawa Barat.
“Tentu dalam 2-3 minggu ke depan bisa ke luar Jawa, namun pemerintah juga sudah mendorong dengan pelayanan telemedicine dan ketersediaan obat sehingga tentu bagi yang tanpa gejala maupun yang gejala ringan itu untuk dirawat isolasi mandiri di rumah atau kalau tidak memadai di isolasi terpusat,” kata Airlangga.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan untuk 2023 pemerintah akan menyusun anggaran APBN 2023 secara sangat hati-hati dengan tetap memperhatikan ancaman dari pandemi yang diharapkan akan semakin berubah menjadi endemi atau normal.
“Pemerintah juga akan tetap memperhatikan munculnya tantangan-tantangan baru yang harus diwaspadai,” ujar Menkeu.
Menkeu memaparkan, Indonesia termasuk negara yang sudah bisa mencapai pemulihan ekonomi seperti sebelum pre-COVID-19.
Artinya Produk Domestik Bruto (GDP) secara level sudah mencapai pre-COVID-19 level, atau bahkan di atasnya.
Pencapaian itu didukung oleh pemulihan, baik sisi permintaan konsumsi, investasi, dan ekspor maupun dari sisi produksinya yaitu manufaktur, perdagangan, dan bahkan konstruksi.
Ini adalah suatu pemulihan yang cukup cepat, hanya lima kuartal Indonesia sudah bisa kembali ke GDP sebelum terjadi musibah COVID-19.
“Banyak negara-negara tetangga kita ASEAN maupun negara berkembang di dunia yang belum mencapai pre-COVID level masih. Oleh karena itu kebijakan ekonomi makro 2023 akan mendorong pemulihan yang berasal dari sumber-sumber pertumbuhan yang tidak hanya tergantung kepada APBN. APBN tetap akan suportif namun sekarang peranan dari non-APBN menjadi penting,” kata Menkeu.
