JAKARTA-Direktur Eksekutif Matriks Indonesia, Agus Sudibyo menilai penyelenggaran Pemilu 2014 menyisakan banyak persoalan serius sehingga akan menjadi masalah sengketa pemilu terpanjang dalam sejarah. Persoalan yang paling menonjol selama Pileg 2014 ini adalah politik uang (money politic) bersifat masif. Celakanya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pengawas penyelenggara pemilu tidak bisa berbuat apa-apa. “Kalau ada yang menilai pemilu 2014 ini merupakan pemilu yang lebih baik dari sebelumnya, tetapi dari sisi apa menilainya. Karena dari catatan kami, ini pemilu paling banyak persoalan. Indikasinya, politik transaksional yang sangat terang benderang,” ujar Agus Sudibyo dalam Dialog Perspektif Indonesia DPD-RI bertajuk “Menyikapi Penyelenggaraan (Rekapitulasi dan Penetapan) Pemilu 9 April 2014” di Press Room DPD-RI Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (9/5).
Dampaknya, hasil pemilu ini justru melahirkan kekecewaan bagi masyarakat. Pasalnya, wakil rakyat terpilih tidak sesuai harapan sehingga masyarakat semakin meragukan kredibilitas dan kompetensinya.
Menurutnya, wajah parlemen 2014-2019 tidak akan banyak perubahan. Sebab selain dihuni anggota DPR periode 2009-2014, kursi wakil rakyat diperkirakan akan dihuni oleh pemodal dan pesohor.
Kekuatan pemodal besar ini bahkan mampu mengalahkan beberapa caleg incumbent.”Pemodal adalah mereka yang punya modal baik secara finansial maupun modal nama karena jabatan maupun karena berasal dari keluarga pejabat. Mereka adalah mantan pejabat, istri pejabat, dan anak para pejabat. Mereka punya modal dibandingkan caleg yang lain. Mereka yang punya uang untuk kampanye besar,” katanya.
Selain itu, kata Agus, Senayan juga akan diramaikan oleh artis pesohor yang juga sudah ada pada periode sebelumnya. Disamping punya modal nama sebagai pesohor, artis-artis yang akan terpilih sebagai anggota DPR ini juga memiliki modal uang untuk bisa menang.
Sementara itu, mantan anggota Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Pusat, Wahidah Suaib mengaku sudah melakukan pemantauan kegiatan pileg sejak H-1 hingga H+1. Kegiatan pemantauan ini melibatkan 1000 anggotanya untuk melihat secara jelas pelaksanaan pemilu dilapangan. Tapi sayangnya, masih terdapat kesalahan dari pihak penyelenggra pemilu. Misalnya, surat suara yang tertukar. Sementara waktu pemilu 2009 hanya 231 TPS yang tertukar, namun kali ini malah 649 TPS yang tertukar. “Jadi pemilu sekarang ini, sudah anti klimak,” jelasnya.
Senada denganWahidah, Wakil Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Gerindra Sandino mengaku menembukan kampanye gelap dengan membagi-bagikan sembako dan uang secara terang-terangan.
Selain itu pula, di daerah Sulawesi ditemukan ribuan masyarakat tidak mendapatkan C6 dan ada caleg yang ditawari untuk 30 ribu suara dengan konpensasi 1,5 miliar. “Ini jelas permainan KPPS. Padahal, KPPS adalah merupakan ujung tombak penyelengara pemilu,” katanya. (OCTA HAMDI)
