Besarnya alokasi subsidi BBM telah menyebabkan sempitnya ruang fiskal bagi pembangunan ekonomi produktif, untuk itu rencana pengalihan subsidi BBM ke sektor ekonomi produktif diharapkan dapat menciptakan kesehatan fiskal yang sangat diperlukan dalam menopang pengeluaran yang produktif.
Pengeluaran produktif sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi akan dapat menjamin kontinuitas pembangunan ekonomi, pengalihan subsidi BBM ke pembiayaan pembangunan infrastruktur dalam negeri misalnya, akan dapat menyerap banyak tenaga kerja dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan perekonomian.
Pengalihan subsidi BBM bagi peningkatan kapasitas subsidi untuk pangan, pupuk dan benih kepada masyarakat pertanian diproyeksikan akan mampu mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia, mengingat 57,8% penduduk miskin berada di sektor pertanian.
Langkah pengalihan subsidi BBM ke sektor-sektor ekonomi produktif sejatinya merupakan cerminan dari politik subsidi yang tepat, yakni dari subsidi barang menuju subsidi orang, sejauh orang-orang yang disubsidi ialah orang-orang yang tepat pula.
Oleh karena itu kenaikan harga BBM bersubsidi merupakan suatu keniscayaan, mengingat kondisi fiskal tak lagi memungkinkan pemerintah mempertahankan harga subsidi BBM seperti sekarang ini. Pelebaran defisit fiskal sebagai imbas dari lonjakan konsumsi BBM bersubsidi dipandang dapat mengancam tidak hanya kesehatan fiskal namun juga berpotensi mengganggu ketahanan nasional, disisi lain konsumsi BBM bersubsidi selama ini dipandang tidak tepat sasaran dan banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu.
Kita tentunya berharap melalui pengalihan subsidi BBM akan semakin meningkat alokasi pembiayaan berbagai program peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui perluasan pembangunan infrastruktur, meningkatkan pengembangan melalu“Indonesia Sehat”, dan meningkatkan kualitas SDM dengan “Indonesia Pintar,” sekaligus dijadikan momentum kebangkitan ekonomi produktif dan berkeadilan di Indonesia. Semoga
Tulisan ini dikutip seutuhnya dari laman setkab.go.id
