JAKARTA-Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said minta seluruh perusahaan pengembang listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) dan PT PLN (Persero) untuk Melihat Program Pembangunan Listrik 35.000 MW bukan sekadar sebuah projek semata. “Pembangunan Listrik harus disikapi sebagai sebuah movement atau gerakan. Gerakan untuk menerangi seluruh Indonesia,” katanya di Jakarta, Kamis (3/3/2016).
Dalam pertemuan dengan 91 IPP yang telah menandatangani Power Purchase Agreement (PPA), Sudirman kembali menegaskan kebutuhan 35.000 MW muncul tiba-tiba, tapi angka yang dihitung dengan cermat didasari dengan asumsi-asumsi pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk. “Jadi 35.000 MW bukan sekadar target tapi kebutuhan”, tegasnya.
Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Air, M Riza Husni mengapresiasi inisiatif pertemuan berkala dilakukan oleh pemerintah. Kesempatan ini menjadi sangat penting karena bisa menjadi check point apakah kebijakan-kebijakan yang sudah ditetap berjalan dengan baik atau tidak.
Sejumlah Pengembang juga secara lugas menyampaikan keluhan dan permasalahan dalam suasana diskusi yang mendorong lahirnya solusi-solusi konkrit. Beberapa diantaranya secara terbuka menyampaikan kendala terkait proses bisnis bersama PT PLN (persero). Harga batubara juga menjadi perhatian, mengingat ketentuan yang ada dibuat ketika harga batubara tidak seperti saat ini.
Pemerintah menjamin akan memfasilitasi penyelesaian kendala yang dihadapi IPP dan PT PLN (Persero). “Pertemuan ini dihadiri juga oleh jajaran Direksi dan Komisaris PLN, jadi setelah pertemuan ini, dengan difasilitasi oleh Dirjen Ketenagalistrikan dan Ketua UP3KN, harus segera mengambil keputusan dan kesepakatan. Kita sadar tentu tidak ada keputusan yang sempurna dalam satu waktu, jadi dialog seperti ini tidak boleh terputus,” tegas Sudirman merespon sejumlah uneg-uneg para IPP.
Pada kesempatan yang sama, ditandatangani pula Kesepakatan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 35.000 MW antara PT PLN (Persero) dengan para IPP. Dalam dokumen yang ditandatangani tersebut, para pihak sepakat untuk menuntaskan seluruh persyaratan (teknis, legal,dan finansial), untuk memastikan target financial closing dan penyelesaian proyek sesuai tepat waktu.
Program pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan ini dipercepat dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) yang telah ditandatangani oleh Presiden Jokowi tanggal 8 Januari 2016.
Melalui Perpres tersebut, PT PLN (Persero) dan IPP mendapatkan dukungan berupa penjaminan, percepatan perizinan dan non perizinan, penyediaan energi primer, tata ruang, dan penyediaan tanah. Dengan adanya dukungan tersebut diharapkan target rasio elektrifikasi 97% dapat dicapai pada tahun 2019.
Pertemuan ini merupakan pertemuan ketiga antara Menteri ESDM dan seluruh pengembang listrik swasta yang juga dihadiri oleh beberapa asosiasi profesional dan pengembang listrik antara lain Asosiasi Pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Air dan Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia.
Dua pertemuan sebelumnya 2015 telah membuahkan kontrak dengan total kapasitas 14.426 MW. Sepanjang 2016, Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menargetkan kontrak dan PPA (gabungan antara PLN dan IPP) dengan total nilai kapasitas 19.287 MW demi tercapainya target 35.000 MW pengembangan listrik di tahun 2019
