Contohnya jelas, kasus mobil pemadam kebakaran (Damkar).
“Harga normal sekitar 460 juta rupiah per unit, tetapi di HPS 940 juta rupiah per unit. Itupun kalau beli satu, kalau beli banyak pasti harga per unitnya tidak sebesar itu. Dari situ sangat keliatan sangat tidak wajar harga dari 460 juta rupiah ke 940 juta rupiah. Jadi waktu penyusunan HPS juga rawan,” imbuh dia.
Disamping itu kata dia penyimpangan juga bisa terjadia pada saat pengumuman pemenang tender.
Aturannya, pemenang itu adalah urutan pertama yang memenuhi syarat administrasi, tehnis dan harganya paling kompetitif.
Tetapi anehnya, pemenang itu bukan di urusan prioritas yang semestinya menjadi pemenang.
“Pemenangnya bisa urutan ke 13 atau 14. Padahal antara urutan 1 ke 13 itu harganya beda berapa jauh. Perbedaannya berapa persen, diatas yang paling bawah. Ini kan menjadi pertanyaan, kenapa pemenangnya berada diurutan paling jauh,” jelas dia.
Fakta ini mengindikasikan, pengumuman pemenang itu rawan manipulasi.
Karena itu perlu dikawal atau dipantau karena berpotensi menyimpangan.
“Penyimpangan ini kadang direncanakan berdasarkan pengarahan dari level pimpinan teratas,” tutur dia.
Dan titik kritis penyimpangan yang lain terjadi pada saat serah terima barang atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas.
“Semestinya di awal Januari, pekerjaan yang tahun sebelum sudah selesai, kecuali tahun kontraknya jamak (kontrak yang terus melewati tahun anggaran). Ada pekerjaan yang belum selesai, tetapi sudah dibayar. Ini sebuah bentuk penyimpangan,” urai dia.
