Perlu Konsolidasi Hadapi Gejolak Ekonomi

Tuesday 25 Sep 2018, 1 : 07 pm
Presiden Joko Widodo

JAKARTA – Pemerintah mengingatkan perlunya koordinasi dan konsolidasi yang kuat antara otoritas fiskal, moneter dan dunia usaha dalam menghadapi kondisi perekonomian global yang tidak menentu.

“Dengan situasi global tak menentu, ada perang dagang AS-China, kenaikan suku bunga, krisis Argentina, Turki, menurut saya perlu konsolidasi dan koordinasi kuat antara moneter, fiskal dan dunia usaha,” kata Presiden Jokowi dalam acara ulang tahun ke-50 Kadin Indonesia di Jakarta, Senin malam (24/9/2018).

Menurut Kepala Negara, dengan adanya koordinasi dan konsolidasi yang kuat maka akan gampang membangun kepercayaan publik dan pasar.

“Karena ini sama kayak membangun perusahaan atau korporasi, trust brand sangat penting sekali. Negara memerlukan itu, bangun trust, market confident agar dunia internasional, pasar dalam negeri, percaya kita serius menghadapi dan menyelesaikan masalah di negara ini,” katanya.

Di hadapan anggota Kadin, Presiden mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara besar dengan 263 juta penduduk, 17.000 pulau, 514 kabupaten/kota, dan 34 provinsi.

“Mengelola negara sebesar ini tidak mudah. Setiap daerah memiliki kasus, permintaan, kebutuhan berbeda,” katanya.

Kepala Negara menyebutkan membangun Indonesia tidak bisa hanya memperhitungkan sisi ekonomi maupun politik saja.

Kalau hanya memperhitungkan sisi ekonomi atau politik saja, akan menguntungkan jika hanya membangun Pulau Jawa yang penduduknya 60 persen dari penduduk Indonesia.

“Kalau cara berpikirnya masih hanya dari keuntungan ekonomi atau politik saja, membangun di Jawa sudah cukup, tapi kita ini bernegara, bukan hanya berbisnis ekonomi saja sehingga Papua, Maluku Utara, NTT, Indonesia timur harus juga diperhatikan,” katanya.

Saat ini ketimpangan infrastruktur antara barat, tengah dan timur masih besar.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Usut Tewasnya Brigadir J, Said Abdullah Dukung Pendekatan Scientific Crime Investigation

JAKARTA-Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR MH Said Abdullah angkat bicara

Soroti Kasus Penggundulan Siswi, Puan: Sanksi Harusnya Membina, Bukan Merendahkan

JAKARTA-Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti peristiwa seorang guru yang