JAKARTA-Anggota Komisi VII DPR, Diah Nurwitasari meminta PT Pertamina untuk tidak memprioritaskan keuntungan usaha saja sehingga bisa membagi-bagi dividen kepada pemegang saham, namun harus meningkatkan standar keamaman usaha sehingga kasus kebakaran depo tidak terjadi lagi.
“Pertamina segera mengganti peralatan maupun infrastruktur yang sudah tua untuk diperbarui.”
Pernyataan itu disampaikannya dalam diskusi bertajuk ”Tragedi Depo Pertamina Plumpang, Apa Solusinya?” di Gedung DPR bersama pengamat Tata Kota Yayat Supriatna, serta narasumber Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade dari Fraksi Gerindra yang hadir secara virtual, Kamis (9/3/2023).
Dia menilai kecerobohan perusahaan milik negara itu tidak saja terkait kebakaran pada depo Plumpang yang terjadi pada Jumat lalu.
Kecerobohan juga pernah terjadi ketika dalam satu pekerjaan di mana instalasi penting yang seharusnya aman tetapi “kegaruk” sama eskavator sehingga membahayakan lingkungan.
Menurutnya, kecerobohan dalam kasus kebakaran di Jakarta Utara itu tidak saja terjadi secara berulang, akan tetapi hasil investigasi atas kejadian yang sama pada 2009 juga belum jelas untuk keperluan evaluasi.
Dia mengatakan pentingnya investigasi dengan melibatkan profesional yang independen sehingga tidak hanya bersifat investigasi internal.
“Pertamina ini juga kan pasti ada keuntungan di dalam berusaha. Tapi keuntungan yang didapatkan oleh Pertamina jangan terlalu diarahkan untuk bagi-bagi devidennya, tetapi harus diarahkan kepada bagaimana memperbaiki infrastruktur dan keamanannya,” ujar Diah.
Terkait kejadian itu, Diah juga mengatakan bahwa tidak tertutup kemungkinan kasus kebakaran depo di Plumpang akan dibawa ke Panitia Khusus (Pansus) DPR untuk mendapatkan kejelasan atas kejadian tersebut.
“Saya terus terang secara pribadi tidak paham persis standar keamaman Pertamina seperti apa, tetapi ini tingkat standar tinggi karena dampak skalanya sangat luas sehingga tidak bisa bersikap ceroboh,” ujarnya.
Sementara itu, Andre Rosiade mengatakam depo pertamina plumpang sudah berusia tua sehingga ada risiko-risiko yang terjadi. Karena itu dia mengatakan Komisi VI DPR sudah mengingatkan dua tahun terakhir ini kepada Pertamina agar depo dan kilang-kilang yang sudah tua dilakukan upaya pemeliharaan dengan standar yang lebih tinggi.
Karena itu dia mengusulkan kepada pemerintah dan Pertamina agar depo Plumpang dikaji kembali apakah akan tetap di Plumpang atau dipindahkan. Menurutnya, usulan tersebut telah disetujui pemerintah.
“Usulan kami diterima oleh pemerintah. Bahkan menteri BUMN didampingi direksi Pertamina sudah menyatakan setuju agar depo Plumpang direlokasi dan dibangun mulai tahun 2024. Sedangkan lokasinya adalah di tanah milik New Port milik Pelindo di Tanjung Priok,” ujarnya.
Dia menilai pilihan itu tepat karena Pertamina tidak perlu lagi membeli tanah dan cukup melakukan sinergi BUMN dengan menyewa tanah milik PT Pelindo. Dengan demikian depo
Pertamina berada di tempat yang lebih aman dan tidak akan ada masyarakat yang memasuki baffer zone karena bukan berada di wilayah lingkup kawasan permukiman. ***
