JAKARTA-Hiruk pikuk kampanye menjelang Pemilu 2014 ini sangat jauh dari harapan publik. Pesan-pesan kampanye yang disampaikan oleh partai politik maupun bakal calon presiden belum menujukan tawaran jalan keluar yang substansial bagi bangsa ini, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di 33.000 desa di sekitar kawasan hutan.
Direktur Eksekutif HuMa, Andiko Sutan Mancayo mengatakan suara orang-orang kampung hampir tak pernah didengar apalagi diperhatikan dengan baik oleh peserta pemilu dan calon pemimpin. Padahal problematika yang mereka alami sungguh sangat besar dan kompleks. Salah satu problem utama yang dihadapi oleh orang kampung adalah sengketa agraria yang melibatkan negara dan perusahaan pertambangan, perkebunan, hak penguasaan hutan hingga hutan tanaman industri yang diizinkan oleh negara. “Sepinya suara orang kampung dalam menyikapi perubahan boleh jadi karena keterbatasan akses mereka pada media massa mainstream,” jelas Andiko pada Diskusi dan Launching Video “Suara Orang Kampung Untuk Perubahan” di Jakarta, Selasa (25/3).
Karena itu, HuMa sebagai organisasi yang selama ini berinteraksi intensif dengan orang kampung memandang penting membuat media alternatif agar suara mereka didengar oleh partai politik dan calon presiden. “Media alternatif ini menggunakan teknologi sederhana berupa video yang diambil dengan telepon selular yang banyak dimiliki oleh masyarakat desa”, paparnya.
Sementara itu, aktifis Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia, Chalid Muhammad menyatakan sudah saatnya partai politik dan bakal calon presiden menghentian kampanye yang tanpa makna dan cenderung menimbulkan apatisme bagi rakyat dalam berdemokrasi. Partai politik dan calon presiden harusnya lebih mengedepankan tawaran jalan keluar terhadap problematika bangsa secara lebih substantive, seperti tawaran jalan keluar terhadap konflik agraria yang telah berlangsung lama dan cenderung menyengsarakan orang kampung.
HuMa mencatat, di tahun 2013 saja telah terjadi 278 konflik sumber daya alam dan agraria, yang berlangsung di 98 kota/kabupaten di 23 Provinsi dengan luas area konflik mencapai 2. 416.035 hektar. Konflik tersebut berada di Kalimantan Tengah 72 kasus, Jawa Tengah 39 Kasus, Sumatera Utara 19 kasus, Sumatera Barat 15 kasus, Banten 24 kasus, Sulawesi Tengah 11 kasus, Jawa Barat 16 kasus, Kalimantan Barat 15 kasus, Aceh 10 kasus dan Sulawesi Selatan 10 kasus.
Dengan sistem pendokumentasian HuMawin yang dikembangkan oleh HuMa, teridentifikasi 6 pelaku dominan dalam Konflik Agraria dan Sumber Daya Alam, yaitu Taman Nasional/Kementrian Kehutanan; Perhutani; PT Perkebunan Nusantara (PTPN); Perusahaan atau Korporasi; Perusahaan Daerah; dan Instansi lain (TNI). Para pihak yang terlibat dalam konflik bersifat komunal, dan unit terkecil adalah komunitas masyarakat atau kelompok atau bukan individu. Ada 9 pihak yang terlibat dalam konflik sumberdaya alam dan agraria, yaitu Perusahaan 35%, PTPN 2%, Perhutani 7%, Pemerintah Daerah 2%, Taman Nasional/Kementrian Kehutanan 4%, Petani 9%, Komunitas Lokal 34%, Masyarakat Adat 7%, dan instansi lainnya. Konflik Perkebunan dan Kehutanan menjadi konflik yang paling sering terjadi di Indonesia. Konflik di dua sektor ini mengalahkan konflik pertanahan atau agraria non kawasan hutan dan kebun. Konflik perkebunan terjadi sebanyak 119, dengan luasan area konflik mencapai 413.972 hektar.
Seringnya tindak kekerasan menempatkan entitas negara sebagai pelanggaran HAM terbesar dengan frekuensi keterlibatan 54%, kemudian institusi bisnis sebanyak 36% dan individual berpengaruh sebanyak 10%. Adapun jenis pelanggaran HAM dilakukan yaitu Pelanggara atas hak hidup 6%; Pelanggaran hak atas lingkungan sehat dan bersih 7%; Serangan terhadap integritas pribadi 7%; Pelanggaran hak atas Kebebasan 18 %; dan Hak akses terhadap Sumber Daya Alam 25%.
