JAKARTA-Pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, bahwa pengiriman bantuan pemerintah Indonesia untuk para korban Rohingnya sebagai “pencitraan” sangat disayangkan. Apalagi pernyataan itu keluar dari mulut seorang Ketua Umum Partai, mantan Jenderal TNI, mantan Calon Wakil Presiden RI dan mantan Calon Presiden RI.
“Ini potret tokoh yang sudah luntur pemahamannya terhadap nilai-nilai hakiki yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945,” ujar Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Salestinus di Jakarta, Selasa (19/9).
Menurutnya, Prabowo termasuk kategori tokoh yang mengalami krisis ideologi. Karena konstitusi mengamanatkan kepada negara untuk memikul tanggung jawab internasionalnya yaitu ikut menjaga ketertiban dunia, sebagai wujud nyata komitmen negara atas prinsip kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan dalam bentuk apapun di muka bumi ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.
“Ini adalah amanat Pembukaan UUD 1945, dimana semua warga negara wajib tahu dan secara konsisten harus menjalankannya, karena di situ disebutkan dengan jelas bahwa “kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa,” terangnya.
Hal ini katanya merupakan konten tentang komitmen internasional dari sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, sesuai dengan cita-cita luhur bangsa yang diatur di dalam Pembukaan UUD 1945.
“Sebuah komitmen ideologis dimana Indonesia yang sudah merdeka akan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,” tuturnya.
Prinsip konstiusional inilah yang oleh Presiden Jokowi dijalankan secara konsisten guna mewujudkan komitmen internasional dalam konteks ikut meringankan beban hidup masyarakat pengungsi Rohingnya sebagai misi kemanusiaan, keadilan, kemerdekaan dan perdamaian. Hal ini sekaligus sebagai bagian dari komitmen negara Indonesia untuk ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
“Dengan demikian pandangan Prabowo Subianto bahwa bantuan yang diberikan oleh Pemerintahan Jokowi sebagai pencitraan, patut dipertanyakan, apakah pemahaman Jenderal Purn. TNI. Prabowo Subianto terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945, sudah luntur?,” ujarnya dengan nada tanya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, bantuan ke Myanmar ini demi menjaga citra bangsa Indonesia yang berkonstitusi, yang diwujudkan oleh Pemerintahan Jokowi secara konsisten. Bangsa yang terus menerus menjaga citra negara bangsa yang ikut aktif menjaga ketertiban dunia, bangsa yang beradab dan berperikemanusiaan secara bebas aktif melakukan misi kemanusiaan untuk meringankan beban hidup para korban kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Rohingnya selama ini.
“Presiden Jokowi telah memperkuat jati diri dan citra bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beradab, berbudaya gotong royong dan tolong menolong, citra sebagai negara yang tetap menunjukan tanggung jawab terhadap dunia untuk tetap ikut melaksanakan keteriban dunia, termasuk melalui bantuan kemanusiaan sesuai dengan ideologi negara kita yaitu Pancasila,” pungkasnya.
