JAKARTA-Bank Indonesia (BI) mencatat posisi Investasi Internasional (PII) Indonesia pada triwulan II 2021 mencatat kewajiban neto yang menurun.
Berdasarkan data bank sentral, pada akhir triwulan II 2021, PII Indonesia mencatat kewajiban neto 264,1 miliar dolar AS (23,8% dari PDB), menurun dibandingkan dengan kewajiban neto pada akhir triwulan I 2021 sebesar 267,5 miliar dolar AS (25,2% dari PDB).
Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono menjelaskan penurunan kewajiban neto tersebut disebabkan oleh peningkatan posisi Aset Finansial Luar Negeri (AFLN) yang lebih besar dari peningkatan posisi Kewajiban Finansial Luar Negeri (KFLN).
Dari data yang ada, posisi AFLN Indonesia meningkat dikontribusikan oleh transaksi aset investasi langsung dan investasi lainnya.
“Posisi AFLN pada akhir triwulan II 2021 tumbuh 1,2% (qtq), dari 410,2 miliar dolar AS pada akhir triwulan sebelumnya menjadi 415,0 miliar dolar AS,” ulasnya.
Selain karena faktor transaksi, peningkatan posisi AFLN juga ditopang oleh faktor revaluasi akibat pelemahan dolar AS terhadap mayoritas mata uang utama dunia dan peningkatan indeks saham di sebagian besar negara penempatan aset.
Menurutnya, peningkatan posisi KFLN Indonesia disebabkan oleh aliran masuk modal asing dalam bentuk investasi langsung dan investasi portofolio.
“Posisi KFLN Indonesia meningkat 0,2% (qtq) dari 677,7 miliar dolar AS pada akhir triwulan I 2021 menjadi 679,1 miliar dolar AS pada akhir triwulan II 2021,” terangnya.
Selain itu ujarnya, posisi KFLN yang meningkat tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan aliran masuk modal asing dalam bentuk investasi langsung dan investasi portofolio seiring persepsi positif investor terhadap prospek perbaikan perekonomian domestik.
Peningkatan lebih lanjut tertahan oleh faktor revaluasi negatif atas nilai instrumen keuangan domestik sejalan dengan penurunan harga saham beberapa perusahaan di dalam negeri.
Bank Indonesia memandang perkembangan PII Indonesia pada triwulan II 2021 tetap terjaga dan mendukung ketahanan eksternal.
Hal ini tercermin dari struktur kewajiban PII Indonesia yang didominasi oleh instrumen berjangka panjang.
“Ke depan, BI meyakini kinerja PII Indonesia akan tetap terjaga sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi Indonesia dari dampak pandemi Covid-19 yang didukung sinergi bauran kebijakan BI dan Pemerintah, serta otoritas terkait lainnya,” jelasnya.
Meskipun demikian, BI akan tetap memantau potensi risiko terkait kewajiban neto PII terhadap perekonomian.
