JAKARTA-Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, menuding kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) yang selama ini mematok suku bunga acuan atau BI Rate tinggi sebagai salah satu penyebab melemahnya perekonomian nasional.
Menurut Cak Imin, panggilan akrabnya, dengan menahan suku bunga acuan perbankan di level tinggi membuat sektor usaha untuk kelas mikro, kecil, dan menengah susah untuk berkembang. Karena suku bunga kredit akan lebih mahal. “Makanya di 2016, PKB menyarankan agar BI Rate bisa diturunkan menjadi di bawah 5 persen,” ujar Cak Imin, di Jakarta, Senin (28/12).
Dalam beberapa bulan ini, BI Rate memang dipatok di angka 7,5 persen. Terakhir di medio Desember ini, ketika semua pihak, termasuk pemerintah berekspektasi agar BI Rate turun, tapi BI tak bergeming tetap di angka 7,5.
Namun, jika BI Rate jadi di bawah 5 persen atau mengalami penurunan 2,5 persen alias 250 basis poin di 2016, maka dampaknya akan sangat besar dan signifilan. Kata dia, konsumsi masyarakat dan dunia usaha akan terus bertumbuh positif. “Terutama untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang akan merasa manfaatnya. Sebab selama ini dengan BI Rate tinggi mereka kesusahan untuk mendapat kredit dengan bunga rendah,” papar dia.
Cak Imin sendiri menyayangkan kebijakan rezim suku bunga tinggi dari BI selama ini. Padahal jika diteliti alasan BI mematok suku bunga tinggi untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dianggap kebijakan yang keliru. Pasalnya dengan suku bunga tinggi, nilai tukar rupiah tetap tinggi bahkan sempat menembus Rp14.800 per USD. “Sehingga dengan BI Rate tinggi tidak menstimulus perekonomian. Bahkan tidak mendongkrak daya beli masyarakat,” kata dia.
Apalagi jika dilihat dari laju inflasi yang sudah terkendali, maka ruang BI Rate turun sudah sangat lebar. Saat ini, pemerintah dan BI memang sudah berhasil menahan laju inflasi di bawah 4 persen, kendati sempat terjadi empat kali deflasi. “Tentu kami sangat mengapresiasi pemerintah dan BI yang sukses mengendalikan inflasi. Untuk itu, BI juga harus ambil peran untuk menurunkan BI Rate,” saran dia.
Bahkan agar inflasi di tahun dwpan tidak terus bergejolak, PKB juga menyarankan agar rencana pemerintah yang mau menaikkan tarif dasar listrik (TDL) untuk tegangan 450-900 KV di tahun 2016 dibatalkan. Pasalnya, jika kebijakan ini jadi diberlakukan akan meningkatkan inflasi. “Makanya bagi PKB, listrik dengan tegangan 450-900 KV perlu tetap diberikan subsidi mengingat pelanggannya itu mayoritas rakyat menengah ke bawah dan usaha mikro,” tegas mantan Menakertrans era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini. (TMY)
