JAKARTA-Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ikut memberi masukan dan solusi guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional yang masih slow down. Penurunan ekonomi nasional terjadi karena momentum baik yang dimiliki pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) di 2015, ternyata belum dapat dimanfaatkan dengan baik, lantaran ekonomi global juga masih melambat.
Untuk itu di 2016 nanti, PKB menyarankan beberapa poin di sektor ekonomi untuk menggenjot pertumbuhan, sekaligus meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi itu. Karena bagi PKB, tidak masalah pertumbuhan ekonomi rendah yang penting berkualitas. Sehingga mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan di masyarakat. “Hinggap akhir tahun, PKB proyeksikan pertumbuhan ekonomi tidak akan jauh dari angka 4,7 persen. Angka ini menjadi terendah kedua dalam satu dekade ini,” tutur Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar dalam Catatan Akhir Tahun, ‘Refleksi Kebijakan Ekonomi 2015 dan Proyeksi Ekonomi2016 Pemerintahan Jokowi-JK, di Jakarta, Senin (28/12).
Pertumbuhan ekonomi dalam 10 tahun terakhir memang sempat naik-turun dan pernah mencapai angka pertumbuhan tertinggi sebesar 6,5 persen (2011). Pada 2005, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7 persen, 2006 (5,4 persen), 2007 (6,3 persen), 2008 (6,2 persen), 2009 (4,5 persen), 2010 (6,1 persen), 2011 (6,5 persen), 2012 (6,2 persen), 2013 (5,7 persen), 2014 (5,1 persen), dan tahun ini diproyeksikan mencapai 4,7 persen.
Namun, PKB mengapresiasi laju inflasi tahun ini yang relatif rendah. Diproyeksikan hingga akhir tahun, angkanya akan di bawah 4 persen. Hal ini berarti secara statistik pemerintah dan Bank Indonesia (BI) berhasil menekan inflasi pada tingkat yang rendah. Tapi sayangnya, masih ada empat kali deflasi yang mencerminkan lesunya daya beli masyarakat.
Padahal, kata dia, momentum di 2015, pemerintah mengantongi legitimasi politik yang tinggi. Dengan begitu kebijakan apapun yang dikeluarkan pemerintah akan didukung rakyat dan wakil rakyat. Cuma selama 2015, ada tiga hal yang mengganggu kinerja pemintah. Yaitu, tidak solidnya antar anggota kabinet (menteri), sehingga menimbulkan kegaduhan. Serta adanya faktor ekonomi global yang sangat tidak stabil dan terus melambat. “Ketiga, tidak dapat dimanfaatkannya uang besar di APBN dengan cermat, tepat, dan cepat. Karena implikasinya menghambat proyek-proyek besar pemerintah, terutama infrastruktur,” terang dia.
Menurut Cak Imin – panggilan akrabnya, pertumbuhan ekonomi 2016 masih belum begitu menggembirakan. Namun untuk laju pertumbuhan ekonomi, PKB sepakat bahwa konsumsi masyarakat (consumption spending) akan menjadi pendongkrak pertumbuhan ekonomi, bukan government spending. “Jadi pertumbuhan ekonomi 2016, akan sedikit lebih rendah dari asumsi APBN 2016, yaitu 5 persen,” kata dia.
Meski begitu, PKB berharap pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dapat berkualitas dan tersebar secara merata agar tingkat ketimpangan antar wilayah dan penduduk semakin rapat.
Untuk itu, PKB menyarankan beberapa solusi agar pertumbuhan ekonomi lebih berkualitas di tahun 2016. “Masukan dari PKB ini sudah kami sampaikan ke Presiden Jokowi tiga hari lalu,” tandasnya.
Beberapa masukan dari PKB itu antara lain, dalam rangka penetapan target penerimaan pajak, PKB mengimbau kepada pemerintah agar penerimaan pajak ditetapkan sebagai hasil dari sebuah kebijakan bukan sekedar penentuan target yang berorientasi pada hasil. “Jika pajak hanya dijadikan sebagai target hitungan semata, maka sulit bagi pemerintah untuk mengejar target tersebut di tengah kondisi perekonomian melambat saat ini,” tegas dia.
Kemudian di sektor moneter, BI perlu menurunkan BI Rate menjadi di bawah 5 persen di 2016. Jika terjadi, akan menumbuhkan konsumsi masyarakat dan menggenjot dunia usaha, khususnya pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Karena biaya akses ke perbankan akan lebih murah.
Terkait investasi, pemerintah diminta jeli menentukan investasi mana yang dapat menjadi maslahat bagi masyarakat. Selama ini, sebagian besar investasi yang masuk ke Indonesia adalah uang liar, sehingga tidak berdampak apa-apa terhadap kesejahteraan masyarakat. “Investasi yang masuk ke Indonesia harus terus didorong berupa investasi yang berorientasi pada industri manufaktur,” lanjutnya.
PKB juga mendesak kepada pemerintah agar rencana menaikkan tarif listrik bagi tegangan 450-900 KV di tahun 2016 dibatalkan. Pemerintah telah menggunakan skema penyesuaian tarif yang didasarkan pada mekanisme pasar sejak awal 2015. Namun demikian, secara khusus bagi para pelanggan listrik dengan tegangan 450-900 KV perlu tetap diberikan subsidi mengingat pelanggannya mayoritas rakyat menengah ke bawah dan usaha mikro.
Partai warga Nahdliyin juga menyoroti sektor pertanian agar pemerintah mau menjadikan Bulog sebagai lembaga yang lebih kuat dalam menyokong kedaulatan pangan. Pada tataran ini, Bulog perlu bertransformasi menjadi Badan Pangan Nasional yang langsung berada di bawah presiden. Peran badan ini diharapkan tidak hanya sekadar sebagai buffer stock, tetapi juga menjadi stabilitator harga.
“Untuk itu, dalam menjaga kesejahteraan petani, bentuk subsidi yang dapat diberikan oleh Badan ini berupa membeli langsung padi ke petani dengan harga wajar di atas harga pasar,” pungkasnya. (TMY)
