JAKARTA–Suhu politik nasional memasuki 2023 mulai memanas, bahkan politik identitas diprediksi akan semakin menguat dalam Pemilu 2024. Terlebih, akses terhadap media sosial juga meningkat, karena itulah pertemuan para tokoh lintas agama berupaya menyejukkan suasana masyarakat. “Jadi, yang akan dipengaruhi oleh hoax akan semakin banyak. Dimana pembelahan ideologis di masyarakat justru semakin menguat dari pemilu ke pemilu,” kata Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari ditemui wartawan disela-sela Simposium Setara Menata Bangsa (SSMB) berthema “Ngopi Kebangsaan dan Refleksi Tahun 2022; Daya tahan spiritualitas Bangsa Menghadapi Siasat Politik Identitas, Serangan Covid-19 dan Ancaman Resesi Ekonomi Global” di Wisma Sangha Therava Indonesia, Jakarta, Kamis (5/1/2023).
Diakui Qodari, sulit sekali meredam politik identitas saat ini. Karena dampak Pemilu 2019 lalu, masyarakat yang terkena hoax itu mencapai sekitar 60% hingga 70%. “Dampak media sosial tinggi sekali. Padahal medsos bertujuan mendekatkan kawan lama yang sudah lama tidak bertemu, namun yang terjadi malah bukan merekatkan tapi malah membuat jauh,” ungkapnya.
Lebih jauh Qodari memprediksi jika pada Pemilu 2024 nanti 3 calon kandidat capres yang muncul, maka tidak mungkin satu putaran. Ujung-ujung akan terjadi dua calon lagi, sehingga terjadilah pembelahan lagi. “Karena itulah, simposium ini digelar bertujuan untuk meredam politik identitas. Prabowo Subianto yang bukan santri pun dianggap representasi Islam, apalagi ada Anies Baswedan,” ucapnya.
Sementara Ketua SSMB, Dwi Urip Premono mengatakan untuk membangun sebuah peradaban memerlukan fondasi moral yang kuat. Karena itu fondasi moral inilah yang dijadikan para tokoh lintas agama dan kepercayaan untuk menguatkan kesetaraan dan toleransi. “Kita perlu memperteguh kesetiaan terhadap Pancasila sebagai pemersatu kebhinekaan bangsa. Para tokoh agama perlu sering duduk bersama untuk membincangkan kontribusi terhadap permasalahan kebangsaan,” ucapnya.
Forum SSMB, kata Dwi Urip, harus menjadi inisiator, fasilitator sekaligus katalisator kesetaraan dan persaudaraan.”Jadi intinya, untuk persatuan dan kejayaan bangsa Indonesia. Sudah saatnya kita harus menghentikan segala hal yang mengganggu persatuan bangsa Indonesia. Stop diskriminasi dan stop intoleran,” tuturnya yang juga menjadi Ketua umum Reformasi Humasnis Etika Madani (Rhema).
Sedangkan, KH Nuril Arifin mengungkapkan masalah kesetaraan, toleransi dan kesamaan masih sebatas slogan. Namun dalam pelaksanaannya, masih jauh dari harapan. “Sebab, sampai hari ini yang terjadi adalah asu gede menang kerahe, masih menang-menangan. Jadi menghargai agama dan menghargai bait Allah harus dengan menghargai kemanusiaan. Kasih sayang harus diaplikasikan, bukan hanya diucapkan,” ujarnya.
Sebab, nilai-nilai keindahan agama, harus diwujudkan dengan meninggikan derajat sesama manusia. Apalagi, politik identitas muncul karena pemimpin dan penganut agama pengecut. “Kalau yakin dengan agamanya, maka lawan. Sebab, munculnya politik identitas muncul akibat ketidakmampuan untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh kemerdekaan,” imbuhnya.
Sementara Ws. Liem Liliany Lontoh (Konghucu) mengatakan, jika ada keadilan maka tidak akan ada kemiskinan. Lalu, jika ada persatuan, maka tidak akan kekurangan orang. “Bila kita berbuat kebajikan, maka akan kembali kepada kita sendiri. Apalagi, kita semua semua bersaudara,” pungkasnya. ***
