JAKARTA-Presiden Joko Widodo mengakui cita-cita sebagai negara hukum belum sepenuhnya terwujud dalam praktek penyelenggaraan negara maupun dalam realita kehidupan rakyat sehari-hari. “Hukum masih dirasa cenderung tajam dan runcing ke bawah dan tumpul ke atas,” kata Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada rapat terbatas yang membahas masalah Reformasi Hukum, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (11/10).
Presiden menunjukkan indeks persepsi korupsi dunia 2015, Indonesia masih di urutan 88. Begitu pula dalam indeks rule of law 2015, Indonesia juga di ranking 52.
Menurut Presiden, jika ini dibiarkan maka akan memunculkan ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan pada hukum maupun pada institusi-institusi penegak hukum. “Hal ini tidak boleh dibiarkan dan tidak boleh terjadi. Apalagi di era kompetisi sekarang ini, kepastian hukum merupakan suatu keharusan bagi sebuah negara agar mampu bersaing di tingkat regional,” tuturnya.
Presiden Jokowi menegaskan, tidak ada pilihan lain kecuali harus segera melakukan reformasi hukum besar-besaran, dari hulu sampai hilir.
Sebelumnya pada awal pengantarnya, Presiden Jokowi menegaskan kembali apa yang tercantum dalam konstitusi, bahwa Indonesia adalah negara hukum.
Sebagai negara hukum penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan harus berdasarkan kepada hukum. Dan negara harus hadir memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia, termasuk rasa aman kepada seluruh warga negara.
Rapat terbatas itu dihadiri antara lain oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menlu Retno Marsudi, Menkum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menteri Pertahanan Ryarmirzad Ryacudu, Menkominfo Rudiantara, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
