JAKARTA-Pengamat Ekonomi Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI) Salamudin Daeng menuding pemerintahan Joko Widodo menjadi pelampung penyelamat dari ambruknya perusahaan perusahaan China yang bergerak di bidang infrastruktur dan property. Indikasinya tercermin dari keputusan Presiden Jokowi yang menyerahkan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung kepada BUMN China “China Railway Construction Corp Ltd (CRCC)” sebuah Perusahaan milik Negara yang 61,33% sahamnya dimiliki oleh China Railway Construction Corporation (CRCCG). Padahal perusahaan yang berbasis di Beijing tersebut tengah sekarat. “Perusahaan ini memiliki utang menggunung yakni 3,1 Triliun Yuan pada akhir September 2013 atau setara dengan utang pemerintah dari Brasil,. Dan ini, jumlah utang tersebut terus menggunung,” ujar Daeng di Jakarta, Senin (1/2).
Daeng mempertanyakan keputusan Presiden Jokowi membangun kereta api cepat ini. Sebab, dari segi ekonomi, sangat tidak menguntungkan. Hal ini mempertegas posisi Presiden Jokowi sebagai bemper kebangkrutan ekonomi China. Pasalnya, perusahaan-perusahaan di sektor infrastruktur dan property di China tengah merintih akibat membengkaknya utang serta meningkatnya kewajiban akibat ambruknya pasar keuangan termasuk bursa saham di China. “Perusahaan di bidang infrastruktur dan property yang tengah sekarat tersebut sedang berupaya menciptakan utang baru melalui pasar keuangan, meningkatkan kembali harga saham yang merosot. Namun semuanya sangat ditentukan oleh kemampuan mereka untuk medapatkan kontrak-kontrak pembangunan infrastruktur baru di luar China,” terangnya.
Menurutnya, proyek kereta cepat merupakan landasan bagi perusahaan China untuk menumpuk utang baru. Ironisnya, utang ini dijamin oleh rakyat Indonesia. “Rakyat Indonesialah yang akan membayar utang perusahaan China ini,” tuturnya.
“Proyek baru yang diperoleh dari pemerintahan yang bersedia menjadi antek China, yang bersedia membuat kontrak yang menguntungkan China, yang bersedia membayar investasi China dengan skema full cost recovery, yang bersedia mencekik rakyatnya dengan kewajiban membayar mahal infrastruktur public yang mereka bangun. Rakyat Indonesia yang akan melunasi utang perusahaan China, rakyat Indonesia yang menggaji para pekerja China,” kritiknya.
Senada dengan Daeng, Direktur Centre for Budget Analisys (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung terkesan dipaksakan. Karena itu, dia meminta agar proyek kereta api ditunda atau dibatalkan dulu.”Lihat saja, Amdal (analisis dampak lingkungan)-nya saja mencurigakan dan izin usahanya saja belum muncul dari Dirjen kereta api, Kemenhub,” katanya
