SAUMLAKI-Presiden Joko Widodo makin menggencarkan dan terus menyebar dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk masyararakat Indonesia Bagian Timur (IBT).
Setelah menyerahkan BLT BBM kepada keluarga penerima manfaat (KPM) untuk Warga Jayapura, kini bantuan diberikan kepada KPM di Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. “Tadi kita menyerahkan BLT BBM yang diberikan sebesar Rp600 ribu untuk empat bulan, tadi diserahkan untuk dua bulan di depan. Sudah diserahkan untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, ini di Saumlaki,” kata Presiden usai penyerahan, Jumat (2/9/2022).
Presiden Jokowi berharap bantuan tersebut dapat menjaga daya beli masyarakat di tengah lonjakan harga komoditas global saat ini. “Kita harapkan dengan suntikan BLT BBM ini, daya beli masyarakat bisa terjaga dengan baik,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Presiden menegaskan bahwa pemerintah belum memutuskan mengenai perubahan harga BBM. “Untuk BBM-nya, semuanya masih dikalkulasi dan hari ini akan disampaikan kepada saya mengenai hitung-hitungan dan kalkulasinya,” imbuhnya.
Potensi Pangan Lokal
Disisi lain, Presiden Jokowi memberikan tanggapan terkait Kepulauan Tanimbar yang masuk ke dalam dua wilayah pengelolaan perikanan (WPP) namun tidak masuk ke dalam lumbung strategis pangan nasional.
Presiden menyampaikan bahwa pengelompokan ke dalam wilayah perikanan dapat dilakukan apabila potensi produksi sudah mencukupi. “Penghitungan, pengelompokan wilayah itu telah dilakukan oleh Kementerian KKP, jadi kelompok-kelompoknya ada, pelabuhannya ada di mana semuanya ada. Jadi kalau potensinya dikelompokkan masih belum cukup, ya memang biasanya tidak dimasukkan dalam kelompok wilayah perikanan,” tutur Presiden.
Kepala Negara menuturkan bahwa banyak potensi produksi di Kepulauan Tanimbar yang diserap untuk kebutuhan masyarakat lokal. Menurut Presiden, hal tersebut justru lebih baik dilakukan karena manyangkut gizi anak-anak di daerah.
“Kita melihat potensi di sini juga telah banyak terserap oleh kebutuhan lokal, saya kira enggak ada masalah. Tidak harus itu ekspor, tidak, asal konsumsi masyarakat bisa lebih baik, karena juga menyangkut gizi anak-anak di daerah. Jangan semuanya di ekspor, tidak semuanya harus masuk dalam wilayah penangkapan ikan, tidak harus seperti itu,” imbuhnya. ***
